Idul Fitri 2023, Disebut Ada Potensi Berbeda antara Muhammadiyah dan Pemerintah

Pertama, telah terjadi ijtimak.

Kedua, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam.

Terakhir, pada saat matahari terbenam bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk.

"Metode ini lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan cara tradisional yaitu rukyatul hilal," kata dia.

Potensi perbedaan jadwal Lebaran 2023 antara Muhammadiyah dan pemerintah juga diungkapkan oleh pakar astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin.

Menurut Thomas Djamaluddin, perbedaan waktu Idul Fitri 2023 bukan karena penerapan metode hisab dan rukyat dari masing-masing organisasi dan pemerintah, tetapi karena perbedaan kriteria.

"Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal yaitu 21 April 2023. Pemerintah dan beberapa ormas Islam, seperti NU dan Persis (Persatuan Islam), dengan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) yaitu 22 April 2023," kata Thomas Djamaluddin dikutip dari Tribun-Timur.com.

Hal serupa juga pernah dituliskan Thomas Djamaluddin dalam blog pribadinya, seperti dikutip Tribunnews.com pada Rabu (8/2/2023).

Thomas Djamaluddin menulis, pada saat maghrib tanggal 20 April 2023 di Indonesia, posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS.

Namun, sudah memenuhi kriteria wujudul hilal.

"Jadi ada potensi perbedaan: Versi [3-6,4/MABIMS] 1 Syawal 1444 pada 22 April 2023, tetapi versi [WH/wujudul hilal] 1 Syawal 1444 pada 21 April 2023," tulisnya.

Haedar Nashir: Jangan Jadikan Perpecahan

Terkait adanya potensi perbedaan jadwal Lebaran 2023, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan, umat Islam Indonesia diminta untuk saling menghargai, menghormati, dan tasamuh.

"Kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadan, 1 Syawal 10 Zulhijah sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru," kata Haedar, Senin (6/2/2023).

"Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan lalu timbul penghargaan dan kearifan," ungkap Haedar.