Imigrasi Maumere Ikuti Revitalisasi UPP Kemenkumham Berakhlak Secara Virtual

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE-ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, dibawah Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang dipimpin Marciana Dominika Djone turut mengikuti kegiatan Penguatan Fungsi Unit Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara virtual, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Maumere pada hari Senin (12/06).

Kegiatan tersebut membahas materi tentang penguatan fungsi UPP, dengan tema "Revitalisasi UPP Kemenkumham yang Berakhlak".

Tujuan Sosialisasi penguatan Fungsi UPP adalah dalam rangka menjalankan prinsip dan tujuan organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Narasumber yang hadir baik secara langsung maupun virtual, merupakan narasumber internal dan eksternal yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Razilu, Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Satgas Saber Pungli nasional Kemenkopolhukam, Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu yang mendapatkan mandat sebagai Ketua UPP, menyampaikan bahwa pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan aturan yang berkaitan dengan layanan yang diberikan.

Baca juga: Imigrasi Maumere Ikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI

“Pungutan liar ini memberikan dampak kerugian di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan mengakibatkan biaya ekonomi menjadi tinggi," jelas Razilu.

“Mari kita menjadi pribadi yang berintegritas, berprinsip, yang handal dan berkualitas, terus meningkatkan kompetensi, berkomitmen dan konsisten untuk melakukan penertiban dan pencegahan terjadinya praktik pungutan liar," pungkasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News