Pemerintah Diminta Perhatikan Penyebab Kurangnya Siswa Baru di Sekolah-sekolah Swasta di NTT

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK yang ada di Kota Kupang sangat memprihatinkan, jumlah siswa baru di 43 sekolah swasta di Kota Kupang belum memenuhi Rombongan Belajar (rombel) yang tersedia.

Hal ini diakibatkan karena, sistem PPDB yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan Juknis yang sudah ditetapkan dalam PPDB.

Terkait kondisi tersebut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT mendesak pemerintah agar memperhatikan penyebab kekurangan siswa baru yang mendaftar di sekolah-sekolah swasta.

Dari masalah PPDB yang dialami oleh SMA dan SMK swasta di Kota Kupang, Pengurus BMPS NTT melakukan kunjungan ke enam SMA dan SMK swasta yang ada di Kota Kupang, pada Kamis 20 Juli 2023.

Baca juga: Mantan Kadis PKO Sikka Bilang Iswadi Bohong Serahkan Uang Rp 642 Juta Lebih

Kunjungaan ini dilakukan untuk mengambil data yang valid serta berdiskusi langsung dengan kepala-kepala sekolah swasta,.

Adapun enam sekolah SMA dan SMK yang dikunjungi oleh Pengurus BMPS NTT, yakni SMK Uyelindo Kupang, SMK Muhamadiyah Kupang, SMA Ki Hajar Dewantoro Kupang, SMK Wira Karya Kupang, SMA Kristen I Kupang, SMK Kristen 2 Kupang.

Kepala SMK Uyelindo Kupang, Maria Magdalena Tri Ratnasari usai pertemuan dengan Pengurus BMPS NTT mengatakan bahwa keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dan Komisi V DPRD NTT belum memberikan rasa adil dalam PPDB bagi sekolah swasta.

“Pembagian kuota siswa baru untuk sekolah swasta dan negeri tidak adil, bisa saja mereka menyalahkan pihak swasta karena tidak melakukan promosi dan alasan lainnya, tapi kalau tidak didukung dengan kebijakan yang pas akan sama saja, harus ada kebijakan yang keras yang tidak ditawar-menawar oleh mereka yang mempunyai kewenangan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala SMK Muhammadiyah Kupang, Usman Sakan, menututnya PPDB yang dialami oleh sekolah yang ia pimpin mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Bupati Sikka Beri Janji Selesaikan Dugaan Penyelewengan Dana TPG di Dinas PKO

“Pemerintah jangan hanya membuat regulasi secara tertulis saja namun bagaimana cara implementasinya dari regulasi itu, kita berharap jangan ada diskriminasi terhadap sekolah swasta, kita juga turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” pungkasnya.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo menyampaikan bahwa potret ketidakadilan PPDB tergambar jelas di SMK Uyelindo Kupang, padahal fasilitas di sekolah tersebut sangat memadai sebagai tempat belajar yang nyaman, Ia pun mengatakan bahwa sekolah seperti SMK Muhammadiyah Kupang saja mengalami goncangan besar dalam PPDB tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Fasilitas SMK Uyelindo Kupang sangat memadai, tapi siswanya tidak ada, guru-gurunya dari 18 orang 15 orangnya guru honorer, yang gaji bulanannya tergantung dana bos yang diterima, ini problem serius yang sekolah swasta hadapi, pemerintah tidak boleh main-main, jangan karena melayani pihak-pihak tertentu akhirnya sekolah swasta yang dikorbankan,” imbuhnya.

“SMK Mumammadiyah adalah sekolah besar, sudah ada sejak tahun 1998, sudah panjang benar jasa dan kontribusinya buat pembangunan SDM di NTT, sehingga kami mendesak kebijakan pemerintah harus berpihak kepada sekolah swasta,” ujarnya. (*)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News