Berita Lembata

Pemda Lembata Sulap Kantor Satpol PP Jadi Mall Pelayanan Publik

Pemda Lembata telah menjadikan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi mall pelayanan publik

Penulis: Ricko Wawo | Editor: Hilarius Ninu
TRIBUNFLORES.COM/RICKO WAWO
Pemda Lembata telah menjadikan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi mall pelayanan publik.    

LAPORAN REPORTER Tribun Flores.Com, Ricko Wawo

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA-Pemda Lembata telah menjadikan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi mall pelayanan publik. Kantor yang berada di Jalan Trans Lembata itu akan ditempati beberapa perwakilan kantor yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat langsung. Sementara Kantor Satpol PP dipindahkan ke Kantor Bupati Lembata. 

"Semua yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat baik itu Samsat, dukcapil, pelayanan modal satu pintu, pendapatan daerah, itu kami satukan di mall pelayanan publik," ungkap Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan, Kamis, 17 Agustus 2023 di. 

Satpol Pamong Praja menurut dia dipindahkan ke Kantor Bupati Lembata karena anggotanya lebih banyak berada di lapangan yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah (perda) di tengah masyarakat. 

"Sehingga yang di kantor itu kami perlu hanya ketua dan sekretaris saja. Yang lain sehari di lapangan supaya masyarakat merasa aman," tandasnya. 

 

Baca juga: Delegasi AMMTC ke-17 akan Diajak Lihat Komodo di Pulau Rinca

 

 

Pemerintah daerah juga akan melakukan efektivitas dan efisiensi anggaran khususnya untuk sewa gedung atau rumah warga untuk kantor. 

Dia menyebutkan dari 30 organisasi perangkat daerah (OPD) ada 11 OPD yang masih menyewa rumah warga sebagai kantor. Seharusnya, menurut dia, setelah otonomi daerah tahun 1999, dalam waktu lima tahun kantor-kantor OPD harus sudah dibangun. 

"Ini kan sudah 23 tahun Lembata otonomi ada kantor yang belum dibangun juga (masih sewa rumah warga), itu berarti pejabat yang lalu melaksanakan tugas sampai sejauh mana," katanya. 

Dia sudah berencana melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya sewa gedung atau rumah warga sebagai kantor dinas. Oleh sebab itu, Matheos akan memindahkan beberapa OPD ke kantor-kantor milik pemerintah. 

"Sudah pasti kita kurangi kantor-kantor yang sewa rumah warga karena anggarannya bisa kita gunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain," ujarnya. 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved