Melchias Markus Mekeng, Dana Desa Harus Mampu Atasi Kemiskinan

Laporan Reporter TRIBUNFLROES.COM, Arnold Welianto 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Melchias Markus Mekeng , Anggota DPR RI Komisi XI dan Kepala Perwakilan BPKP NTT, Rizal Suhaili, Ak, M.M menjadi pemateri dalam workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kantor Bupati Sikka, Senin, 6 November 2023 pagi.

Workshop ini dihadiri Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, S.E, M.Si dan Plt Sekda Sikka, Robert Ray,pimpinan OPD Sikka, camat dan paraKades di Sikka.

Adrianus Firminus Parera berterima kasih kepada Melchias Markus Mekeng, anggota DPR RI dan Kepala Perwakilan BPKP NTT yang datang ke Maumere guna memberikan sosialisasi tentang pembangunan desa. Materi ini bisa menambah wawasan semua perangkat di Sikka dalam rangka peningkatan pelayanan kerja bagi masyarakat.

Melchias Markus Mekeng, mengatakan, dana desa yang setiap tahun dianggarkan harus dikelola secara baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Keindahan Pantai Krokowolon Maumere, Tempat Wisata Paling Ramai di Sikka Flores

Oleh karena itu, realiasi pengelolaan dana desa harus dilakukan sebaik mungkin. Dana desa juga harus mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan pengembangan potensi desa.

"Berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayan publik," ujar Mekeng.

Ia kembali menegaskan, desa merupakan satuan pemerintah terkecil yang ada di negara ini. Sampai sekarang persialan penurunan kemiskinan sesuai data BPS 2022 kemiskinan di desa masih tinggi 12,29 persen.

Bukan saja itu, angka stunting masih mencapai 14 persen. Akan tetapi sesuai data ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat terlihat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka di desa.

Baca juga: Gempa M 3,8 Guncang Maumere Sikka, NTT

"Sampai saat ini ada 9.584 desa tertinggal di Indonesia dan desa sangat tertinggal 4.982 desa sesuai dari Kemendes PTT 2022," papar Mekeng.

Ia pun berharap ke depan konsepsi dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yang belum seragam misalnya terkait prioritas penggunaan dana desa harus ada. Semua ini bertujuan mencegah adanya penyelewengan dana desa.

Kepala Perwakilan BPKP NTT, Rizal Suhaili, Ak, M.M dalam materinya menekankan, kalau setiap tahun alokasi dana desa di Indonesia selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai 2023.

Dana desa yang mengalami peningkatan ini, kata Rizal, bertujuan mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengangguran serta pengangguran di desa.

Baca juga: Pegiat Literasi di Sikka Bagikan Puluhan Ribu Buku ke 7 Kabupaten di Pulau Flores NTT