Penjabat Gubernur NTT Titip Lima Masalah Ditangani Penjabat Bupati Alor dan Sumba Tengah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake menyebutkan lima masalah penting untuk diperhatikan dan ditangani oleh Penjabat Bupati Alor dan Penjabat Bupati Sumba Tengah yang baru dilantik.

Ayodhia G.L Kalake menyampaikannya dalam sambutannya usai mengambil sumpah/janji jabatan penjabat Bupati Alor, Zeth Sony Libing dan Penjabat Bupati Sumba Tengah, Lerry Rupidara di Aula El Tari Kupang, Senin 13 November 2023.

Masalah pertama yang harus diperhatikan yakni Pemilu serentak 2024 yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

"Saat ini kita sudah memasuki proses tahapan Pemilu. Saya berharap kedua Penjabat dapat menjaga situasi kondusif, memberikan dukungan kepada KPUD  dan Bawaslu Kabupaten Alor Dan Kabupaten Sumba Tengah," ungkap Ayodhia.

Baca juga: Rumah Warga Amarasi Dilaporkan Retak Usai Gempa M 5,4 Guncang Kupang NTT

"Itu tanpa melakukan intervensi,  membangun koordinasi yang baikdengan pemangku kepentingan terkait serta menjaga netralitas ASN," tambahnya.

Ayodhia menegaskan, harus dipastikan ketersediaan anggaran untuk dihibahkan ke KPUD, Bawaslu dan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kemudian, lanjutnya, masalah kedua terkait pengendalian inflasi. Yang mana, fenomena El Nino telah berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan.

Menurutnya, beberapa komoditas pertanian seperti beras cenderung mengalami kenaikan harga yang dapat mendorong peningkatan inflasi.

Baca juga: Keindahan Pantai Oesain, Surga Tersembunyi di Amarasi Barat NTT

"Saya minta kepada kedua Penjabat Bupati bersama TPID Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengahdapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan laju inflasi," ujarnya.

Ayodhia juga berpesan agar kedua penjabat itu melakukan pemantauan secara rutin harga barang kebutuhan pokok di pusat-pusat perdagangan dan pasar-pasar tradisional.

"Bangun koordinasi intensif dengan intansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional untukmenjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)  serta melakukan operasi pasar jika diperlukan," ujarnya.

Masalah ketiga yaitu terkait stunting. Ayodhia menyebutkan, berdasarkan data yang ada pada Pemerintah Provinsi dengan metode e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)periode timbang Agustus 2023, balita stunting di Alor  mencapai  10 persen atau menurun 1,7 persen dibandingkan dengan periode timbang pada Agustus 2022 sebesar 11,7 persen dan untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 7,3 persen atau menurun 1,4 persen dibandingkan periode timbang Agustus 2022 8,7 persen.

Baca juga: Pasien Gejala Rabies Meninggal Dunia, Korban ke 10 di Timor Tengah Selatan NTT

"Saya berharap kedua Penjabat Bupati segera melakukan konsolidasi tim kerja, koordinasidengan berbagai pemangku kepentingan terkait,  penimbangan secara berkalauntuk mengetahui perkembangan stunting setiap bulan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan jumlah  stunting selama setahun ke depan," tuturnya.

Menurutnya, pendataan balita stunting harus by name, by address sehingga dapat dilakukan penanganan secara cermat.

Untuk masalah keempat, lanjutnya yaitu terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Ayodhia membeberkan, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Alor pada tahun 2022  adalah sebesar 20,5 persen atau sebanyak 42.300 orang dan 2,38 persenatau sebanyak 4.980 orang, sementara untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 32,51 persen atau sebanyak 24.490 orang dan 24,49 persenatau sebanyak 14.000 orang.

Baca juga: Ibu Rumah Tangga di NTT Bacok Suaminya hingga Sekarat, Anak Dengar Teriakan Sang Ayah

"Saya berharap kedua Penjabat Bupati dapat fokus pada satu, dua program utama selama setahun ke depan untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing," bebernya.

Lebih lanjut, Ayodhia menyampaikan, peningkatan jumlah dan besaran investasi di daerah merupakan salah satu peluang untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada hilirnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

"Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur dan tata kelola dalam pemberian izin investasi hendaknya terus dikembangkan," pungkasnya.

Ayodhia menambahkan, untuk masalah utama yang kelima, yaitu terkait koordinasi.

Baca juga: Lirik Lagu Weleng Nai, Lagu Daerah Manggarai NTT, Ciptaan Steny Arutama

Menurutnya, hendaknya kedua penjabat itu senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal tata kelola pemerintahan untuk mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan dari berbagai sumber termasuk dari lembaga non pemerintahan untuk selanjutnya melayani masyarakat sesuai target-target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026 di masing-masing kabupaten.*

sumber: pos-kupang.com