Ombudsman NTT Sebut Puskesmas Fatumnasi Tanpa Dokter

TRIBUNFLORES.COM, SOE - Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menyebutkan pihaknya melakukan kunjungan ke Puskesmas Fatumnasi di Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

"Hari Rabu (17/1) pukul 13.00 wita, saya berkesempatan mengunjungi Puskesmas Fatumnasi di Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan,"ujar Darius Kamis 25 Januari 2024.

Ia menjelaskan perjalanan kesana kurang lebih 35 km dari Kota Soe, ibu kota Kabupaten. Puskesmas terlihat sepi tanpa pasien.

Jalanan menuju Puskesmas induk non rawat inap ini tidak beraspal dan berlumpur jika hujan.

Baca juga: Polisi di NTT Dipecat Terbukti Jadi Calo Penerimaan Casis Polri

Kali ini ia melakukan kunjungan informal tanpa pemberitahuan, tidak berseragam, tidak bersepatu, sekedar mengecek layanan puskesmas dan memastikan bahwa pigura ombudsman yang tertera nomor call centre ombudsman masih terpampang di dinding puskesmas.

Pigura itu dipasang sekitar 2 tahun lalu sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan pengaduan masyarakat TTS ke ombudsman, terutama warga yang berada di daerah terpencil.

Sayangnya, pigura itu tidak lagi terpampang di dinding puskesmas Fatumnasi.

"Pegawai puskesmas yang saya temui mengaku tidak tahu lagi keberadaan pigura itu. Mungkin jatuh sendiri atau dipindahkan petugas ke tempat yang tertutup agar tidak bisa di akses para pasien. Sebab terkadang para aparatus kita beranggapan bahwa pengaduan/komplain warga cukup memusingkan dan tidak penting. Ini anggapan yang keliru,"ujarnya.

Ia menjelaskan meskipun Puskesmas Fatumnasi adalah puskesmas induk yang berada di ibu kota kecamatan, ternyata puskesmas ini tanpa ada satu dokter pun sejak tahun lalu.

Baca juga: PLN Gandeng SMK Santo Aloisius Ruteng di Manggarai Gelar Pelatihan Konversi Molis

Masa kontrak dokter sebelumnya telah selesai namun belum ada dokter pengganti hingga kini. Ini salah satu contoh bagaimana kondisi fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah-daerah terpencil.

Ia menyebutkan jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan apalagi dokter menjadi persoalan tersendiri. Banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah-daerah tidak memenuhi standar minimum jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan.

"Belum lagi standar minimum sarana dan prasarana layanan. Ini pekerjaan rumah pemerintah daerah yang tidak mudah tapi wajib diurus. Selanjutnya perihal ketiadaan dokter ini saya teruskan ke Bupati TTS agar menjadi atensi. Terima kasih atas kunjungan ini. Semoga bermanfaat,"ujarnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News