DPC PMKRI Maumere Gelar Audiensi dan Silaturahmi bersama Kapolres Sikka

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus menggelar audiensi bersama Kapolres Sikka, AKBP Hardi Dinata H. S.IK., M.M.

Audiensi yang dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Sikka ini dilaksanakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara PMKRI dengan pihak kepolisian, pada Rabu 20 maret 2024.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Kornelis Wuli, dalam audiensi tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kapolres Sikka karena telah membuka ruang dialog dan komunikasi lintas institusi.

"Atas nama DPC PMKRI Maumere, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres karena telah meluangkan waktu untuk membuka ruang komunikasi dan dialog bersama kami. Saya serta segenap DPC PMKRI MAUMERE periode 2024/2025 mendukung kerja-kerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara fungsional," ungkap Kornel, sapaan akrabnya.

Baca juga: Kapolres Sikka bersama Ketua KPU Pantau PSU di Kota Uneng

Dalam momen audiensi tersebut, Kornel Wuli juga menyampaikan beberapa masukan serta catata kritis kepada polres Sikka.

Pertama, PMKRI mengajak kolaborasi dan kerja sama dengan pihak Polres Sikka mengenai pengamanan pilkada, karena menurutnya, pilkada juga merupakan salah satu moment yang sangat penuh dengan muatan kepentingan politik, jadi hal itu yang menjadi perhatian PMKRI Maumere dan mengajak kerja sama dengan pihak Polres Sikka agar terciptanya pilkada yang jujur, adil dan damai.

"Dalam perhelatan Pilkada pada tahun 2024 ini, tentunya Kepolisian memiliki tugas dan fungsinya dalam pengamanan dan ketertiban. Kita mengharapkan adanya ikhtiar baik maupun kerja dari pihak kepolisian, agar perhelatan pesta demokrasi yang akan digelar nantinya berjalan secara jujur dan adil," tutur Kornel.

Kedua, PMKRI Maumere mempertanyakan sudah sejauh mana tahapan dan proses penyelesaian laporan kasus ancaman dan pencemaran nama baik terhadap tokoh Gereja Katolik. Karena masalah ini menurutnya, jangan sampai secara waktu yang lama akan terjadi konflik horisontal yang merugikan semua pihak.

"Kita mengharapkan kasus ini dapat diselesaikan lewat prosedural hukum yang berlaku. Juga jangan lagi ada perkembangan isu provokatif yang bermuara pada terjadinya konflik baru di masyarakat. Hak untuk hidup dan bebas dari segala bentuk ancaman merupakan hal mutlak yang harus dihormati semua orang," terangnya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Sikka, AKBP Hardi Dinata, H. S.IK., M.M menyatakan bahwa tahapan proses sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukann gelar perkara. Hanya perlu penambahan informasi untuk diproses lebih lanjut.

Ketiga, PMKRI meminta polres Sikka untuk bisa meningkatkan operasi ketertiban dan keamanan masyarakat pada malam hari, mengingat banyak kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten sikka kerap kali terjadi pada malam hari.

Keempat, PMKRI secara organisatoris meminta Polres Sikka untuk memperhatikan kasus tindak perdagangan orang, mengingat di NTT sendiri merupakan salah satu provinsi dengan kasus perdangangan orang terbanyak di Indonesia.

Kelima, PMKRI mendesak agar pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus pengadaan ayam KUB yang hingga kini belum menunjukam titik terang. Untuk informasi, bahwa kasus ini sudah lebih dari satu tahun tiga bulan ditangani oleh pihak polres sikka, namun saat ini belum diselesaikan secara hukum oleh kepolisian.

"Kami meminta serta mendesak agar kasus ini harus ditindaklanjuti bahkan harus segera ditetapkan tersangka. PMKRI sebagai mitra kritis akan mengawal penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di nian tanah Sikka saat ini," tutur Kornel.