Bertarung di Pilgub NTT 2024, Ansy Lema Mundur dari DPR RI

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan telah menetapkan Yohanes Fransiskus Lema, S.IP, M.Si atau Ansy Lema maju di Pilgub NTT.

Selain Ansy, DPP juga menetapkan tujuh calon untuk Pilkada tingkat kabupaten/kota di NTT.

Penugasan Ansy Lema ini diketahui dari surat DPP PDIP tertanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani Bambang Wuryanto (Ketua) dan Hasto Kristiyanto (Sekretaris Jenderal). Surat tersebut diperoleh Pos Kupang, Rabu (26/6).

Surat bernomor: 6238/IN/DPP/VI/2024 dengan perihal Instruksi dan Undangan Pemantapan Batch-2 Tim Pemenangan Daerah Pilkada Serentak 2024. Surat tersebut ditujukan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah Pilkada Tahun 2024.

Baca juga: DPD Benarkan Ansy Lema Ditugaskan DPP PDI Perjuangan untuk Pilgub NTT 2024

Selain Ansy Lema, PDIP menetapkan Jefirstson R Riwu Kore alias Jefri Riwu Kore berpasangan dengan Lusia Adinda Dua Nurak maju Pilkada Kota Kupang. Jefri Riwu Kore sebagai Calon Wali Kota Kupang, sedangkan Lusia Adinda Dua Nurak jadi Calon Wakil Wali Kota Kupang.

Jefri Riwu Kore mantan Wali Kota Kupang yang kembali bertarung. Sementara Lusia Adinda diketahui sebagai kader PDIP, istri mendiang Frans Lebu Raya (mantan Gubernur NTT/mantan Ketua DPD PDIP NTT).

Pasangan Krisman Bernard Riwu Kore dan Thobias Uly diusung PDIP untuk maju di Pilkada Sabu Raijua. Adapun Dr. Simon Nahak, SH diusung PDIP untuk maju Pilkada Malaka. PDIP belum menetapkan Calon Wakil Bupati Malaka yang mendampingi Simon Nahak.

Untuk Pilkada Flores Timur, PDIP mengusung Antonius Gege Hadjon, sementara wakilnya belum ada. Anton Hadjon mantan Bupati Flotim, menjabat Ketua DPC PDIP Flores Timur.

Di Pilkada Sikka, PDIP menetapkan Fransiskus Roberto Diogo alias Roby Idong sebagai Calon Bupati Sikka. Roby Idong merupakan mantan Bupati Sikka, dia menjabat Ketua DPC PDIP Sikka.

PDIP juga mengusung Patrianus Lali Wolo sebagai Calon Bupati Nagekeo untuk maju Pilkada Nagekeo. Patris Wolo kader PDIP, saat ini menjabat Bendahara DPD PDIP NTT. Dia juga menjadi anggota DPRD NTT periode 2019-2024 dan pada Pemilu 2024 kembali terpilih.

Sedangkan di Pilkada Sumba Barat Daya, PDIP mengusung Dominikus Alpawan Rangga Kaka sebagai Calon Wakil Bupati SBD. Rangga Kaka merupakan kader PDIP yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten SBD. Ayah dari Rangga Kaka adalah Kornelis Kodi Mete, Bupati SBD saat ini.

Pada bagian lampirannya tercantum nama-nama Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah untuk 14 provinsi dan 58 kabupaten/kota, termasuk di NTT.

Cinta NTT

Setelah menerima penugasan dari PDI Perjuangan tersebut, Ansy Lema yang saat ini menjadi Anggota DPR RI memutuskan undur dari jabatannya saat ini di Senayan.

Dalam keterangan resminya, Rabu (26/6), Ansy Lema mengatakan, sebagai kader, ia menyikapi penugasan tersebut dengan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan partai kepadanya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Pak Sekjen Hasto Kristiyanto dan seluruh jajaran pimpinan partai yang telah memberikan kepercayaan besar ini kepada saya,” ujarnya.

Sebagai kader, tambah Ansy, penugasan ini akan diterima dan dijalankan dengan tanggung jawab optimal dan kerja nyata yang serius untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan secara terukur dalam program kerja serta visi-misi dan segala hal yang akan dilakukan untuk NTT, provinsi yang sangat dicintainya.

Dia menjelaskan, surat tugas yang dipercayakan kepadanya tentu sudah melalui proses kajian panjang dan mendalam oleh internal partai yang mencakup sejumlah aspek. Dikatakan, penugasan dimaksud lazimnya telah melalui mekanisme pengukuran metodologis seperti survey elektoral dan kajian lapangan atas kader-kader terbaik partai.

Penugasan partai juga lanjutnya, sudah melalui proses penilaian rekam jejak (track record) serta integritas dan kapasitas personal. Pemilihan figur kandidat oleh partai pun diambil setelah menyerap berbagai aspirasi masyarakat, selain tentu saja berbasiskan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan secara internal.

Dengan demikian, tambahnya, kader yang mendapatkan mandat tersebut adalah figur terbaik yang dinilai paling layak dan mumpuni untuk menjadi kepala daerah serta memiliki peluang terbesar untuk menang dalam dalam proses Pilkada.

Ansy menjelaskan, penugasan partainya selaras dengan panggilan hatinya,untuk mengabdikan diri bagi NTT, sebagaimana terungkap dalam beberapa wawancara media tentang NTT.

"Cinta itu yang menggerakkan hati saya untuk kembali ke NTT, mendorong diri saya untuk mengabdikan diri secara langsung dalam pelayanan kepada masyarakat NTT dengan meninggalkan jabatan saat ini sebagai anggota DPR RI," ujar mantan Juru Bicara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI 2017.

Menurut Ansy, jika tujuan pengabdiannya adalah pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat maka posisi sebagai seorang eksekutif, secara khusus sebagai kepala daerah, akan lebih memberikan dampak langsung dibandingkan posisi sebagai legislator.

Apalagi sejak dimulainya penerapan otonomi daerah pada 2004, kewenangan kepala daerah dalam menjabarkan orientasi pembangunan daerah menjadi semakin luas. Alhasil, visi-misi, program, kebijakan maupun keputusan kepala daerah akan sangat menentukan kualitas pembangunan suatu daerah.

"Untuk itulah saya telah memutuskan untuk mundur dari posisi saya sebagai anggota DPR RI untuk fokus pada tugas dan kepercayaan yang telah diberikan partai kepada saya. Itulah cara saya membuktikan keseriusan pilihan dan sikap saya kepada partai dan masyarakat NTT," tegas aktivis '98 ini.

Pasca penerimaan surat tugas dan mundur dari kursi DPR RI, Ansy menyatakan akan fokus pada persiapan diri dan penyiapan visi-misi dan program yang terukur. Selanjutnya dia akan terjun langsung ke masyarakat dalam rangka penyerapan aspirasi dan sosialisasi program kerjanya.

Berlaku 14 Hari

Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT, Cen Abubakar membenarkan Ansy Lema ditugaskan DPP PDI Perjuangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT.

Dikatakan, surat tugas itu diberikan untuk melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPD hingga anak ranting. "Iya. SK-nya masih di tangan saya," kata Cen Abubakar, Rabu (26/6).

Selain konsolidasi internal, Ansy Lema juga ditugaskan untuk membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membentuk koalisi. Surat tugas, terdapat tiga hal, yang salah satunya mengenai penyiapan koalisi.

"Melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada dengan DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting di seluruh elemen PDIP se-NTT. Dan mencari partai koalisi, oleh bersangkutan," kata dia.

Surat tugas, menurut dia, berlaku 14 hari. Jika hingga waktu yang diberikan maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat kerja yang dilakukan penerima surat tugas.

"Pasti dievaluasi lah. Dievaluasi bukan diganti, bisa juga ditanya, kau kerja sampai mana. Atau mempertimbangkan ulang untuk penugasan yang telah dikeluarkan. Itu kan biasa tanpa kita baca juga orang hukum pasti dia tahu. Surat tugas ada masa waktu," katanya.

Menurut dia, surat tugas hanya diberikan kepada Ansy Lema. Budaya PDI Perjuangan memang tidak seperti itu. Cen Abubakar menegaskan, sekalipun kondisi itu, semua kader PDI Perjuangan NTT tetap solid. “PDIP partai disiplin,” ujarnya.

Dia menjelaskan, konteks surat tugas diberikan ke penerima surat tugas untuk melakukan penghimpunan kekuatan internal maupun membangun komunikasi dengan partai lainnya.
Rekomendasi, kata dia, akan diberikan kepada penerima dan akan dilakukan kerja bersama partai. Penyerahan rekomendasi juga dilakukan oleh DPP. Berbeda dengan surat tugas yang boleh diberikan oleh DPD atau tingkat Provinsi.

"Surat tugas dia wajib melaksanakan konsolidasi di tingkat struktural. Kalau sudah menerima rekomendasi, baru konsolidasi itu dilakukan partai dan penerima rekomendasi," kata dia.

Untuk diketahui, Ansy Lema dan Emi Nomleni dalam survei Charta Politika periode Mei 2024, memiliki presentasi pengenalan oleh pemilih di atas 50 persen dan tingkat kesukaan pemilih di atas 90 persen. Bahkan ketika pengujian elektabilitas antara Ansy Lema dan Melki Laka Lena, Cagub Golkar, hanya selisih hampir 6 persen.
Ansy Lema, dalam simulasi dua nama untuk elektabilitas Cagub mengantongi 33,8 persen dan Melki Laka Lena 39, 4 persen.

Elektabilitas Ansy Lema berada tipis di politikus senior Beny K Harman dan melampaui Fary Francis.
Selain dua tokoh ini, terdapat kader PDI Perjuangan lainnya yakni Kornelis Kodi Mete. Bupati Sumba Barat Daya dua periode itu menjadi Cagub PDI Perjuangan lainnya. Sementara itu, nama Herman Hery maupun Hugo Parera, juga menguat di tubuh PDI Perjuangan sebagai bakal Cagub NTT.

Terdapat juga beberapa kandidat diluar PDI Perjuangan seperti Orias Moedak, yang pada Pilpres 2024 menjadi bendahara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDI Perjuangan menjadi pendukung utama paslon Pilpres nomor urut tiga itu. Orias dan pasangannya Sebastian Salang mendaftar ke PDI Perjuangan NTT.

Ada pula nama Frans Aba. Dosen pada Universitas Atma Jaya itu berlatar belakang aktivis dari GMNI. Ia juga punya kedekatan dengan PDI Perjuangan, jika ditilik dari rekam jejaknya. (fan/aca)

PAN NTT Belum Bersikap

Partai Amanat Nasional (PAN) belum memutuskan arah dukungan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT.
Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan mengatakan, sejauh ini komunikasi PAN ke semua partai.

"Ini kerja sama yang nyata dan sering kami lakukan dengan Pak Melki Laka Lena. Dengan bu Emi juga sering. Tadi diskusi bagaimana PAN dengan Golkar, PDIP, PKB dengan hampir semua partai. Belum mengarah sampai keputusan. Karena itu kewenangan DPP," katanya, Selasa (25/6).

Anggota DPR RI itu mengaku, komunikasi yang dilakukan itu semata membentuk koalisi agar mendorong kader terbaik memimpin NTT lima tahun ke depan.

Pertarungan para kandidat itu, menurut dia, harus menghindari fitnah atau saling menjelekkan lawannya politik.
Ia menegaskan, bila Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpeluang dijalankan ke daerah, maka koalisi itu dijalankan.

Namun, ia melihat dengan segala kondisi tiap daerah. "Kalau bisa dibangun, kita bangun. Tapi kita tentu akan melihat. Karena dinamika di masing-masing kabupaten/kota, beda," katanya.

PAN sangat mendengar aspirasi dari pengurus di semua tingkatan mengenai arah dukungan maupun koalisi.
Di level Pilgub, Ahmad Yohan mengaku belum ada keputusan apapun. Semua masih melakukan komunikasi.

"Ini gerakan. Mari bersama-sama untuk berpikir membangun daerah kita. Bikin koalisi yang kira-kira memenangkan kader terbaik agar daerah kita maju," kata Ahmad Yohan.
PAN NTT, kata dia, juga dalam kesempatan ini menegaskan soliditas mendukung Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk kembali menjabat sebagai pimpinan PAN.

Ahmad Yohan mengaku dirinya akan melaporkan perkembangan Pilkada dari NTT dalam beberapa waktu dekat. Dalam agenda Rapimda itu, tim desk Pilkada daerah melapor ke DPW terkait dengan kondisi di tiap daerah. (fan)

25 Kandidat Nonpartai Gugur Pencalonan

Sedikitnya 25 pasangan calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota yang maju dari jalur nonpartai gugur akibat tidak memenuhi syarat dukungan minimal dalam pencalonan kepala daerah perseorangan/independen.

Jumlah ini diperoleh setelah KPU masing-masing wilayah merampungkan tahap verifikasi administrasi pencalonan mereka pada 21 Juni lalu.

"Sebanyak 23 bakal pasangan calon dama pemilihan bupati dan wakil bupati perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat," sebut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com, Selasa (25/6).

"Lalu 2 bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata dia.

Sementara itu, ada sedikitnya 62 bakal pasangan calon bupati-wakil bupati nonpartai yang berhasil memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan minimal, sehingga pencalonan mereka dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual yang digelar hingga 4 Juli 2024.

Di tingkat kota, ada 10 bakal pasangan calon wali kota-wakil wali kota nonpartai yang sukses memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan minimal.

Syarat dukungan minimal ini menjadi prasyarat kandidat nonpartai mendaftar sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Mereka diwajibkan memenuhi jumlah minimum pendukung yang dibuktikan melalui salinan KTP warga yang diklaim sebagai pendukung.

Masing-masing warga hanya dapat memberi dukungan kepada satu bakal pasangan calon, sehingga KPU juga akan melakukan analisis kegandaan dalam tahap verifikasinya.

Verifikasi faktual dilakukan jajaran KPU dengan metode sensus. Verifikator KPU akan mendatangi secara langsung kediaman satu per satu pendukung kandidat nonpartai yang KTP-nya didaftarkan ke KPU.
Beratnya persyaratan ditengarai menjadi sebab sepinya kandidat yang mau maju sebagai bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai.

Dari 276 peminat, hanya 139 bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU untuk dilakukan verifikasi administrasi.

Syarat dukungan calon kepala daerah nonpartai Jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai/independen/perseorangan diatur detail dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. (kompas.com)

NEWS ANALISIS

Butuh Energi Lebih

SAYA sering kritik parpol yang tidak fungsional dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam memproduksi kader sebagai pemimpin. Penting mengedepankan institusionalisasi parpol.
Agak lain memang praktik parpol sekarang, tokoh politik diberikan SK lalu seolah-olah dibiarkan melakukan lobi-lobi dan manuver politik sendiri untuk menggalang dukungan partai lainnya atau publik.

Seharusnya kader tidak lebih besar dari parpol, oleh karena itu parpol harusnya bergerak secara organisatoris struktur untuk menawarkan tokoh politik yang ideal menurut ideologi parpol tersebut baik kepada parpol lainnya maupun kepada masyarakat.
Misalnya saja ada evaluasi, ya bukan tokohnya saja yang dievaluasi tapi juga akselerasi parpolnya juga dipertanyakan.

Menurut saya memang tantangan terberat Ansy Lema ya konsolidasi internal, karena Ansy Lema bukan lahir dari struktur partai PDIP. Dia butuh energi yang lebih besar lagi untuk merapikan gerakan organisasi PDIP NTT menuju pilgub 2024.

Belum lagi dinamika yang terjadi secara internal yang disebabkan adanya tokoh lainnya misalkan Emi Nomleni dalam PDI-P yang juga bermanuver menuju Pilgub. Jangan sampai energinya malah terkuras hanya karena itu.
Ansy Lema berpeluang cukup besar karena aktifitas politiknya mudah dipotret publik NTT, disamping memang kerja-kerja politik yang menghadirkan cukup banyak program yang relate dengan mitra kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan publik NTT.

Selain itu jga didukung oleh partai besar PDIP, punya basis tradisional dan sudah beberapa periode pegang palu DPRD Provinsi NTT. Jika Ansy Lema sudah memegang SK tentunya Emi Nomleni akan mendapatkan tugas lainnya. Saya tidak begitu yakin apakah PDIP berani melakukan exercise untuk memadu paket Ansy Lema/Emi Nomleni menuju pilkada 2024.

Dalam politik peluang selalu ada, sekecil apapun bisa menjadi modal kemenangan jika dimanage dengan baik melalui program maupun SDM parpol yang punya kualifikasi baik.
Bagi Ansy Lema tentu butuh evaluasi terhadap ruang politiknya selama menjadi anggota DPR RI, pola komunikasi politik juga perlu sentuhan baru. Karena ruang kontestasi yang bergeser dari legislatif menuju eksekutif, tentu membutuhkan banyak transformasi. Selain itu, energi lainnya melalui dukungan partai koalisi jga konsolidasi internal PDIP menjadi syarat utama.
SK baru kunci masuk, banyak tahapan lainnya yg mesti terkonsolidasi jika mau meraih kemenangan, harus solid tidak ada tawar menawar.

P to P

Calon dari PDIP

1.Gubernur NTT

* Yohanes Fransiskus Lema, S.IP, M.Si

2. Bupati/Wali Kota
*Flores Timur : Antonius H.Gege Hadjon, S.T
*Kota Kupang : Jefirstson R. Riwu Kore dan Lusia Adinda Dua Nurak
*Malaka : Dr. Simon Nahak, S.H, M.H
*Nagekeo : Patrisius Lali Wolom S.Pt, M.M
*Sikka : Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si
*Sumba Barat Daya :Dominikus Aipawan Rangga Kaka (Calon Wakil)
*Sabu Raijua : Krisman Bernard Riwu Kore dan Thobias Uly

SUMBER : SK DPP PDI Perjuangan (sumber pos kupang cetak)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News