Pilkada Manggarai Barat 2024

Jaga Independensi, Bawaslu Manggarai Barat Minta ASN, TNI-Polri Netral pada Pilkada 2024

BawasluManggarai Barat meminta ASN hingga anggota TNI-Polri di daerah itu untuk netral jelang Pilkada 2024.

Penulis: Berto Kalu | Editor: Cristin Adal
TRIBUN-FLORES.COM/BERTO KALU
BAWASLU- Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Muhamad Hamka. Jumat 5 Juli 2024.   

Laporan Reporter TRIBUN-FLORES.COM, Berto Kalu

TRIBUN-FLORES.COM, LABUAN BAJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga anggota TNI-Polri di daerah itu untuk netral jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang.

Komisioner Bawaslu Manggarai Barat, Muhamad Hamka meminta ASN, TNI-Polri untuk menjaga independensi, serta menghindari segala bentuk kegiatan atau aksi yang mencerminkan keberpihakan mereka terhadap pasangan calon tertentu di pilkada. 

"Kami sungguh berharap teman-teman ASN harus betul-betul netral. Kalau kita mau pilkada kita berkualitas salah satu instrumen adalah bahwa semua pihak yang dilarang oleh undang-undang tak boleh terlibat dalam politik," ujarnya, Jumat 5 Juli 2024.

Hamka menambahkan, Bawaslu telah mengeluarkan himbauan resmi terkait netralitas ASN di Manggarai Barat. Himbauan turut disampaikan kepada bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah itu. 

 

Baca juga: Pilkada Manggarai Barat 2024, Edi-Weng Terima SK dari PKB Mabar, Sewargading: Konyol Kalau Kalah

 

 

Ia menegaskan ASN wajib netral dimasa-masa sosialisasi. Terlebih lagi setelah ditetapkannya pasangan calon atau dalam pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024. Sejauh ini Bawaslu Manggarai Barat belum menerima laporan terkait netralitas ASN di daerah itu. 

"Laporan resmi dan temuan dari Panwascam belum ada walaupun ada desas-desus. Kita bekerja sesuai panduan regulasi, ketika ada yang lapor kita akan sikapi. Tetapi sejauh ini belum ada laporan resmi ke Bawaslu terkait netralitas ASN," ungkap Hamka. 

Hamka menambahkan pihaknya akan membuat posko dengan melibatkan berbagai pihak, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum ASN yang melanggar. 

"Dalam waktu dekat akan membentuk pokja netralitas ASN, pokja isu-isu negatif termasuk kampanye negatif melibatkan Kesbangpol, kepolisian, Infokom hingga media. Itu salah satu strategi yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN TNI dan Polri,"jelas Hamka.

 

Baca juga: Terkendala Jaringan Internet, Petugas Pantarlih di Lepembusu Kelisoke Ende Sulit Akses E-Coklit

 

Lebih lanjut Hamka juga meminta para ASN untuk bijak menggunakan media sosial selama musim pilkada. Seperti tidak membuat unggahan yang berkaitan dengan calon tertentu, dilarang berkomentar, hingga menyukai postingan tertentu. 

 

Berita TribunFlores.com lainnya di Google News


 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved