Pemda Sikka Siap Kolaborasi dengan PA Maumere, Pastikan Jaminan Hukum bagi Perempuan dan Anak

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, S.E., M.Si hadir saat acara welcoming dinner bertajuk ‘Interkoneksitas Kelembagaan antara Pengadilan Agama Maumere bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sikka, Instansi Vertikal dan BUMN se-Kabupaten Sikka di Taman Cinta Pengadilan Agama Maumere, Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, NTT

Selain Pj. Bupati Sikka, acara yang dilaksanakan sejak pukul 19.00 WITA tersebut dihadiri oleh sejumlah Forkopimda serta pimpinan instansi vertikal antara lain Danlanal Maumere, Kapolres Sikka, Dandim 1603 Sikka, Kepala Basarnas Maumere serta Komandan Batalyon Pelopor Satbrimob Maumere.

Hadir juga sejumlah pimpinan BUMN yaitu Manajer PT. PLN UPK Flores, Manager PT Pos Indonesia Cabang Maumere serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Acara diawali dengan doa bersama yang disampaikan oleh Hamzah Usman, Jurusita Pengadilan Agama Maumere. Seluruh tamu undangan khidmat memanjatlkan doa dengan khusyu’.

Baca juga: Korban Erupsi Gunung Lewotobi Berharap Pemkab Flores Timur Intens Salurkan Bantuan Air Bersih

Setelah itu dilanjutkan dengan pemutaran video prakata perpisahan dari YM. Suratnah Bao, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Maumere periode 2021 – Mei 2024.

Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Agama Maumere, YM. Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. didampingi istri.

Pria yang akrab disapa Dr. Mahar itu memperkenalkan diri dengan akrab dan penuh kehangatan.

"Kurang lebih saya telah berkiprah selama 18 tahun di Mahkamah Agung,"ujarnya.

Selain memperkenalkan diri, Ketua Pengadilan kelahiran Kediri, Jawa Timur ini juga menjelaskan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Maumere.

Dirinya menekankan peradilan agama tidak saja mengurusi persoalan perceraian namun juga masalah-masalah lain terkait problematika identitas hukum dan kependudukan, khususnya persoalan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka.

"Selain perceraian kompetensi absolut kita mencakup perwalian anak, pengesahan anak, kewarisan termasuk ekonomi syariah,"papar dia.

Dr. Mahar juga menyoroti persoalan terkait pemenuhan hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

Oleh sebab itu, dirinya siap dan mendukung kolaborasi serta koordinasi dengan sejumlah instansi dan BUMN untuk membentuk perjanjian kerjasama terkait pemenuhan hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

"Insyaallah akan kita laksanakan di bulan Juli 2024," ucapnya.