Pilgub NTT 2024

Pilgub NTT 2024, Brigjen Simon Kamlasi Mundur dari TNI

Jenderal bintang empat itu menambahkan Brigjen Simon Petrus Kamlasi sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan suratnya sudah ada di mejanya.

Penulis: Gordy | Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/HO-IST
Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu yang menyatakan diri maju dalam Pilgub NTT 2024. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan sampai saat ini baru satu perwira tinggi di lingkungan TNI AD yang telah mengajukan surat pengunduran diri untuk maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada NTT. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan sampai saat ini baru satu perwira tinggi di lingkungan TNI AD yang telah mengajukan surat pengunduran diri untuk maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada NTT.

“Di TNI Angkatan Darat yang masuk baru Brigjen Simon yang lain masih belum,” katanya di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kupang untuk meresmikan sejumlah titik sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, panen bawang, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya di Kupang, Selasa (30/7).

Orang nomor satu di satuan TNI AD itu mengatakan selain Brigjen Simon yang merupakan mantan Kasrem 161/Wira Sakti, maka sisanya adalah para purnawirawan yang sudah pensiun dari TNI AD. “Satu lagi adalah yang ada di Kutai Kertanegara, tetapi sekarang lagi berproses,” ujar dia.

Dia mengatakan bahwa untuk TNI AD yang masih aktif jika ingin maju menjadi Kepala Daerah maka persyaratannya adalah mengajukan surat pengunduran diri.

Baca juga: Geledah Rumah Mantan Kades Nainaban, Penyidik Kejari TTU Amankan 42 Dokumen

 

Jenderal bintang empat itu menambahkan Brigjen Simon Petrus Kamlasi sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan suratnya sudah ada di mejanya.

“Brigjen Simon ini surat pengunduran dirinya sudah sampai ke saya, sekarang tinggal tunggu prosedurnya,” tambah dia.
Hal ini, katanya, karena untuk yang memiliki pangkat Brigjen harus menunggu persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Dia mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk bisa bersaing di Pilkada, namun tentu saja harus mengikuti aturan yang berlaku.

Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu sudah mendapat dukungan dari Partai NasDem dan PSI untuk maju di Pilkada Gubernur NTT. Namun pada Senin (29/7), PSI mengeluarkan SK untuk Jane Natalia Suryanto untuk menjadi bacawagub NTT dari PSI. Kondisi ini bisa menyebabkan pasangan Simon Kamlasi dan Andre Garu bisa berubah atau bisa saja PSI bisa mengalihkan dukungannya ke bakal calon lain yang bersedia menerima Jane sebagai Bacawagub.

Sementara itu, politisi Gerindra, Gabriel Beri Bina menjawab berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat elektabilitas yang tinggi ketika diduetkan dengan Calon Gubernur NTT Melki Laka Lena di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT.
Menurut dia, survei itu merupakan sebuah potret kondisi terbaru. Berkaca dari itu, anggota DPRD NTT ini mengaku bergembira. Selama ini, ia sendiri tidak berbuat apapun perihal tahapan di level Pilgub NTT.

"Walaupun tidak melakukan apapun terkait mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Ini sebuah kebanggaan untuk saya dan Gerindra juga," kata dia, Selasa (30/7).

Sejauh ini, ia hanya diberi tugas oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon Bupati Alor. Namun, dia akan tetap melaksanakan perintah lainnya jika ada suruhan dari DPP, termasuk bertarung di Pilgub NTT.

"Kalau kami kader Gerindra, kami taat kepada perintah partai. Saat ini perintah yang saya pegang adalah sebagai calon bupati. Apapun perintahnya, apalagi dari Pak Prabowo kami laksanakan," ujarnya.

Hasil survei yang ada, kata dia, tentu akan menjadi bahan kajian Gerindra. Sisi lain, kemungkinan adanya hasil survei lainnya yang tidak dibuka ke publik juga ada. Sehingga, segala keputusan tentu akan dilaksanakan tiap kader.

Sebagai politisi, ia berpandangan proses yang ada itu sebagai sebuah panggilan rakyat. Penugasan yang ada saat ini merupakan panggilan rakyat, disamping instruksi partai.

"Apabila kemudian ada penugasan lain, saya akan memposisikan itu perintah partai sudah dikaji secara cermat. Sudah tentu saya akan melaksanakan, apapun tugas itu," kata dia.

Gabriel Beri Bina menerangkan, Pilkada yang ada ini para pemilih hendaknya menggunakan hak pilih secara cerdas dan cermat serta nurani. Meski ada potensi penggunaan politik uang, namun para pemilih harus menjaga integritas mendapat pemimpin yang lebih baik.

Baca juga: Keindahan Air Terjun Oefamba Kolobolon Rote, bak Surga Tersembunyi di Selatan NKRI

Ia menegaskan, jika kemudian hari Gerindra membuat keputusan dengan mengusung kader lainnya berpasangan dengan Melki Laka Lena, semua kader Gerindra termasuk dirinya harus memenangkan itu. "Siapapun itu Gerindra wajib memenangkan itu," kata dia.

Hasil survei SMRC menempatkan duet Melki Laka Lena dan Gabriel Beri Bina berada di posisi teratas dengan perolehan 34,3 persen tingkat keterpilihan. Posisi kedua ada pasangan Simon Petrus Kamlasi-Andre Garu meraih 22,0 persen, dan ketiga Ansi Lema-Refafi Gah 21,7 persen. Sementara 21,4 persen pemilih belum menentukan pilihan.

Sedangkan survei IndekStat, duet Melki Laka Lena dan Gabriel Beri Bina berada di 45,3 persen disusul Ansy Lema-Refafi Gah (17,1 persen), Simon Petrus Kamlasi-Andre Garu (12,6 persen) dan Orias Moedak-Sebastian Salang (2,5 persen).

Sementara tingkat elektabilitas, Gabriel Beri Bina mengantongi 7,6 persen. Kemudian paling atas ada nama Jane Natalia Suryanto memperoleh angka elektabilitas sebesar 18.1 persen. Angka ini lebih tinggi dari perolehan calon Wakil Gubernur lainnya seperti, Adrianus Garu (13,3 persen), Anita Mahenu (9,6 persen), Sebastian Salang (7,6 persen) dan Refafi Gah 4,9 persen.

Selain Gabriel Beri Bina, bacagub Melki Laka Lena disebut-sebut berpasangan dengan Johni Asadoma. Melki Laka Lena merupakan calon gubernur yang diusung Golkar. Sementara Johni Asadoma adalah anggota partai Gerindra.

Kabar yang diperoleh menyebutkan keduanya sudah mengantongi surat keputusan dari Golkar dan Gerindra. Meski begitu, belum ada yang membenarkan informasi tersebut. Johni Asadoma yang dihubungi mengaku belum mengetahui adanya sinyal tersebut.

"Saya belum dpt info," tulis mantan Kapolda NTT ini dalam pesan singkatnya, Senin (29/7) malam.
Sementara Melki Laka Lena enggan menjawab tentang kabar itu. Dia hanya bilang agar menunggu keputusan dari petinggi di

Koalisi Indonesia Maju (KIM). "Kita tunggu pengumuman pimpinan KIM pusat," kata Melki Laka Lena singkat.

Sebelumnya Ketua Golkar NTT itu menegaskan calon wakil gubernur akan diisi kader dari barisan partai politik di KIM. Adapun PSI, Golkar, Demokrat, Gelora, Gerindra, Prima, PAN adalah barisan partai KIM.

Terhadap kabar duet Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, DPD Gerindra NTT sendiri mengaku belum tahu soal itu. Wakil Ketua Bappilu Gerindra NTT, Veronika Ata mengaku belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Walau, sempat mendapat kabar itu. "Info yg beredar begitu tapi blm ada info pasti," tulis dia menjawab wartawan.

Partai PRIMA Deklarasi

DPW Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendeklarasikan dukungan ke Melki Laka Lena di Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang disampaikan saat konferensi wilayah (Konferwil) PRIMA di Kupang, Senin (29/7).

Keputusan tersebut tertuang dalam berita acara keputusan Konferensi Wilayah Nomor 002/KONFERWIL-NTT/INT/VII/24. Berita acara keputusan Konferwil tersebut langsung diserahkan Ketua DPW PRIMA NTT Willy Soeharly kepada Melki Laka Lena, disaksikan peserta Konferwil di hotel Greenia Hotel Kupang.

Dukungan PRIMA untuk Melki Laka Lena menambah deretan partai politik yang mengusung dan mendukung Ketua DPD I Golkar NTT itu melaju di kontestasi pilgub NTT.

“Saya berterima kasih kepada kawan-kawan PRIMA yang telah memberikan dukungan kepada saya. Saya dan kawan-kawan di Partai PRIMA punya banyak kesamaan. Selain sebagai sesama aktivis, saya dan kawan-kawan PRIMA punya banyak kesamaan gagasan dalam membangun NTT,” ujar Melki Laka Lena.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menyebut, Partai PRIMA adalah partai keempat yang telah secara resmi memberikan dukungan kepadanya.

“Dengan dukungan ini, Partai Prima adalah partai keempat yang telah memberikan dukungan kepada saya. Sebelumnya saya telah menerima dukungan dari Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),” katanya. (ant/fan)

Hanura Pastikan Refafi Bacawagub NTT

Partai Hanura mengungkapkan DPP sejalan dengan PDI Perjuangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT.
Sekretaris DPD Hanura NTT Elias Koa mengatakan, saat ini sudah ada kesepakatan bersama antara elit Hanura dan PDI Perjuangan di level DPP. Tinggal, melihat momentum yang tepat untuk mengumumkan itu.

"Soal kesepakatan, komitmen antara PDIP dan Hanura kan sudah selesai di DPP," kata dia, Senin (29/7).

Ia memastikan Ketua DPD Hanura Refafi Gah akan berpasangan dengan kandidat dari PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilgub NTT. Elias menyebut, Refafi Gah perlu membuat keputusan yang tepat dengan berbagai pertimbangan. "Itu sudah pasti lah," kata dia.

Dia menyebut, keputusan itu bukan hal kecil sehingga tidak bisa terburu-buru menyampaikan ke publik. Kajian yang mendalam dari Refafi menjadi penting dalam rangka keputusan yang mengakomodir kepentingan partai.
Sebelumnya, Sekjen Hanura Benny Rhamdani meminta Refafi Gah untuk membuat keputusan satu pekan ke depan. Ia menyebut, Refafi memenuhi unsur pencalonan versi Hanura.

"Kita ingin mengedepankan kader partai internal yang tentu memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Kita serahkan kembali ke yang bersangkutan," jelasnya.

Benny mengatakan, Refafi Gah diminta DPP untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur NTT. Refafi Gah merupakan anggota DPRD periode 2019-2024. Ia kembali terpilih menjadi anggota dewan provinsi NTT lima tahun mendatang.
Adapun PDI Perjuangan telah mengusung Ansy Lema sebagai calon gubernur NTT. Anggota DPR RI ini juga terpilih kembali untuk lima selanjutnya. Keputusan bertarung di Pilgub NTT mengharuskan Ansy Lema mengundurkan diri. Hal yang sama akan berlaku juga bagi Refafi Gah jika memutuskan ikut dalam Pilkada ini.

KPU Petakan Potensi Pelanggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 siap dilaksanakan.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut rangkaian persiapan berlangsung meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Logistik Pemilu hingga persiapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Kami sedang menyiapkan PKPU terkait dana kampanye hingga logistik dan juga pastinya pencalonan yang kira-kira sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya. Ini sedang kita persiapkan intinya semua proses sedang berjalan,” ujar Afifuddin di Kantor KPU RI, Selasa (30/7).

Pihaknya akan menjalin koordinasi dengan seluruh pihak termasuk dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Konsolidasi ke seluruh jajaran perlu dilakukan melalui bimbingan teknis untuk menyatukan pemahaman yang sama terkait aturan di dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Bimtek ini guna mengurangi potensi kesalahpahaman atau perbedaan cara pandang terhadap aturan yang mungkin ada dalam pelaksanaan Pilkada nanti,” jelasnya.

Afifuddin menambahkan, mitigasi pelaksanaan Pilkada bagian paling penting untuk direncanakan berpatokan pada aturan hukum yang ada. “Menghadapi pilkada kami akan mitigasi potensi risiko pelanggaran yang ada, pemetaan potensi persoalan elektoral maupun etik,” kata Afifuddin.

Afifuddin mengatakan KPU bakal melakukan pemetaan potensi pelanggaran di seluruh tahapan pilkada, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Hal ini bertujuan agar persoalan-persoalan yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali.

“Kita akan melakukan hal-hal yang secara kolektif kolegial, saling update, saling kumpul agar tidak terjadi kejadian yang sebelumnya terjadi dan dianggap menyalahi aturan,” ucapnya.

Pentingnya pengawasan internal melalui DKPP, serta kinerja yang dioptimalkan dari KPU supaya praktik-praktik politik praktis tidak terjadi dalam kepemimpinannya. KPU RI saat ini bersama jajaran di daerah juga sedang menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit).

Dengan begitu penetapan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada 2024 bisa segera dilakukan. Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, kemudian 508 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Pelaksanaan pemungutan suara pilkada tahun ini rencananya dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Penyelenggaraan Pilkada Serentak telah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (tribun network/Pos kupang cetak)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved