Mendagri Ungkap Alasan Tidak Pilih Putra Daerah Jadi Pj Gubernur NTT Gantikan Ayodhia Kalake

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Andriko Noto Susanto menjadi Penjabat Gubernur NTT di Kantor Kemendagri, Jumat 6 September 2024

Andriko dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 98/P/2024 tentang Perpanjangan dan Pemberhentian Penjabat Gubernur NTT.

Acara pelantikan dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Forkopimda, termasuk mantan Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake.

Tito Karnavian mengatakan, pergantian Penjabat Gubernur NTT dilakukan karena Ayodhia Kalake harus berpindah tugas menjadi Duta Besar RI untuk Kanada.

Baca juga: Pj Gubernur NTT Lantik Ambrosius Kodo Jadi Kadis Pendidikan, Linus Lusi Staf Ahli

"Yang lain diperpanjang, khusus Pak Ayodhia tidak karena jadi Dubes di Kanada. Wah, gimana sweat mental dari Kupang terus ke Ottawa. Tapi Pak Ayodhia diplomat. Sebelum di Menko Marinves juga, beliau adalah diplomat di Kementerian Luar Negeri,"kata Tito Karnavian.

Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Ayodhia. 

Menurutnya, Ayodhia sudah bekerja dengan maksimal di daerahnya sendiri yaitu NTT.

Menurut Tito Karnavian, penunjukkan Penjabat Gubernur NTT telah melewati tahapan hingga keputusan yang dipimpin Presiden.

Mantan Kapolri itu mengaku, Penjabat Gubernur NTT sengaja dikirim dari pejabat di Pemerintahan Pusat untuk meredam potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi dalam suasana Pilkada.

Ia mengungkapkan alasa mengapa tak mengakomodir putra asli NTT yang menjabat sebagai Pj Gubernur. 

"Pilkada, kalau ambil putra lokal, pro kontra tinggi. Terbawa arus psikologi suku, keluarga dan lain-lain," katanya.

Ketika pejabat dari luar daerah maka tidak ada ikatan emosional dengan masyarakat setempat sehingga kerawanan di Pilkada bisa dicegah.

Tito Karnavian mengatakan, Andriko Noto Susanto sebagai orang yang berada di Badan Pangan Nasional diyakini bisa membantu Provinsi NTT dalam mengurai masalah kemiskinan ekstrim.