Guru ASN di Flotim Tak Boleh Berpolitik Praktis, Konsekuensi Jeratan Hukum

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur (Flotim) tinggal menghitung hari. Guru berstatus ASN di Flores Timur dihimbau agar tak berpolitik praktis dalam pesta demokrasi 27 November 2024 itu.

Apa lagi dalam suasana bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang memantik empati, para guru diharapkan berada dalam garis netral.

Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mempertegas himbauan tersebut saat rapat koordinasi bersama para pengurus di Larantuka, Jumat, 22 November 2024.

Maksimus menegaskan, sebagai abdi negara, ASN memiliki kewajiban untuk bersikap profesional dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Guru adalah pilar pendidikan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

"Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah secara jelas mengatur netralitas ASN. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi administratif maupun hukum," tambah Maksimus.

Maksimus menyebutkan, PGRI Flores Timur terus memantau dan memberikan arahan kepada anggotanya untuk memastikan netralitas tetap terjaga selama proses Pilkada berlangsung.

Ia berharap seluruh guru dapat fokus menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan dari pihak tertentu.

Mantan Ketua Agupena Kabupaten Flores Timur 2015-2020 ini mengajak semua guru, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilkada dengan menjadi pemilih yang cerdas.

"Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak demi masa depan Flores Timur yang lebih baik," tutupnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News