Fraksi PKB Sikka Minta RPJMD 2025-2029 Harus Berbasis Regulasi, Data dan Kemampuan Keuangan Daerah

5. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan perikanan Kabupaten Sikka berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah.

6. Pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan infrastruktur  daerah terluar, tertinggal dan terisolasi; bagaimana menjawabi kebutuhan Jalan, air, jembatan, listrik, jaringan komunikasi yang berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah?

7. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan penataan wilayah perkotaan seperti sampah, drainase, penerangan jalan, infrastruktur jalan yang berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah?

8. Pemerintah menjelaskan peta jalan, peningkatan PAD berbasis data, regulasi, dan keuangan daerah untuk membiayai semua janji politik Paket JOSS saat kampanye termasuk membiaya TPP secara rutin per bulan. Tapoi sampai sekarang TPP ASN belum dibayar secara rutin.

9. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan lingkungan hidup, berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah, karena pada kenyataannya sampai saat ini mnasih terjadi pengrusakan lingkungan seperti galian C, daerah aliran sungai dan sampah di kota dan desa berserakan.

10.Pemerintah menjelaskan peta jalan penataan birokrasi untuk mewujudkan Maumere Baru yang akuntabel, transparan dan proporsional. Konsep Maumere Baru akan menjadi absurd jika penataan birokrasi tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mutasi penjabat kepala desa beberapa minggu kemarin diwarnai dengan kepentingan politik, ketimbang melatatakan aturan di atas segala kepentingan.

Fraksi PKB DPRD Sikka meminta pemerintah menjawab 10 point pertanyaan tersebut berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah. Fraksi PKB ingin membangun jembatan pembangunan, bukan menghadirkan dinding pembatas. Fraksi PKB mengingatkan Bupati Sikka mesti mewujudkan gagasan kolaborasi dengan gerakan yang kuat dan nyata. 

Dalam konteks 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Fraksi PKB Sikka juga memberikan beberapa catatan penting. 

1. Fraksi PKB memandang belum adanya kerjasamanya kolaboratif antara Bupati dan Wakil Bupati Sikka, anatara Bupati Sikka dengan dengan ASN, antara Bupati dengan Forkompimda, dan antara Bupati Sikka dan DPRD.

2. Fraksi PKB memandang adanya hubungan yang kurang  harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati, antara Ketua PKK dan Ibu Wabup Sikka (Bukan Ketua Dharma Wanita-Red). 

Fraksi PKB meminta Bupati dan Wakil Bupati Sikka agar membangun relasi emosional yang harmonis tanpa konflik dan tanpa cuitan di media sosial yang bisa menimbulkan keretakan hubungan sosial yang bisa menganggu roda pemerintahan.

3. Fraksi PKB memandang Bupati dan Wakil Bupati kurang serius dan sarat kepentinan politik dalam memenuhi janji untuk melakukan pembenahan total tata pengelolaan menagemen RSUD T.C Hillers Maumere, termasuk belum menyelesaikan masalah insentif jasa COVID bagi pemangku kepentingan di RSUD TC. Hillers Maumere.

4. Terhadap Janji Bupati  dan Wakil Bupati untuk kenaikan Inisiatif Daerah bagi para guru honorer, Fraksi PKB Sikka mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan UU No 1 Tahun 2022, pasal 146, mengatur ruang bagi daerah segera menyesuaikan hingga batas akhir 2027. Daerah wajib menganggarkan tidak boleh lebih dar 30 persen. 

Fraksi PKB Sikka memparkan belanja pegawai sudah melebihi hingga hampir mencapai 50 pesen, hal ini membuat celah fiskal daerah semakin sempit. Oleh karenanya, Fraksi PKB meminta pemerintah membuat milestone strategi pembatasan belanja pegawai yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2030.

5. Perihal perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati selama 100 ini, apakah ada out come yang memberikan keuntungkan bagi daerah dan berapa jumlah pengeluraan keuangan ? Fraksi PKB akan berjuang menaikan anggaran perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati agar terus mengoptimalkan jaringan di kementrian dan lembaga termasuk lembaga DPR RI agar dapat mengakses program,kegiatan dan anggaran.