Rapat Paripurna DPRD Sikka, Fraksi PKB Soroti Beberapa Persoalan Termasuk Jasa Covid 19 Bagi Nakes

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi PKB meminta secara tegas kepada pemerintah untuk segera membayar Jasa covid 19 bagi para tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD dr. Tc Hilllers Maumere yang masih nunggak hingga saat ini.

"Jasa Covid 19 Harus Segera Dibayar," demikian kata Anggota DPRD Sikkka dari Fraksi PKB, Agustinus Adeo Datus S.P saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB terhadap laporan keterangan pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Sikka 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka, Jumat 21 Maret 2025.

Selain persoalan jasa covid 19, Fraksi PKB juga menyoroti beberapa masalah lainnya.

Pertama, terkait capaian target penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa. 

Baca juga: Soroti Demo Nakes Soal Jasa Covid 19, Ini Kata Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi

Adeo Datus mewakili Anggota DPRD dari Fraksi PKB lainnya mengatakan bahwa benar silpa sebagai kesinambungan fiskal pemerintah daerah, namun sisi lain bahwa silpa menunjukan ketidakcermatan dalam penganggaran atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan. 

Terbukti, adanya penyerapan anggaran pada SKPD yang belum mencapai 100 persen. 

Persoalan kedua yang diangkat Fraksi PKB yakni bencana daerah yang telah menjadi bencana nasional yaitu letusan gunung api Lewotobi Kabupatan Flores Timur yang kini meluas sampai  Kabupaten Sikka khususnya Kecamatan Talibura.

"Sampai hari ini 5 Desa di wilayah timur Kabupaten Sikka Kecamatan Talibura, rumah-rumah warga masih beratapkan terpal. Mohon perhatian serius dari Pemerintah," kata dia.

Fraksi PKB memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PJ Bupati Sikka, yang telah mengabdi selama 1,5 tahun untuk Kabupaten Sikka. 

"Selamat bertugas untuk Bupati dan Wakil Bupat Sikka periode 2025-2030 , “Praesis ut prosis ne ut imperes, Pax vobiscum (Pemimpin untuk melayani, bukan untuk memerintah. Damai bersamamu," tutup Adeo Datus.

Dalam LKPJ ini Fraksi PKB menyimpulkan tiga pertanyaan penting yakni Seberapa jauh APBD tahun berjalan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sejauh mana akuntabilitas yang ada pada dokumen LKPJ dan Pelaksanaan program apakah sudah transparan.