Fraksi Demokrat Sikka Soroti KUA-PPAS 2026 :Anggaran Harus Berpihak,Bukan Sekadar Angka

Ketergantungan pada Dana Transfer: Masih mencapai 90 persen, Fraksi mendorong roadmap kemandirian fiskal yang konkret.

Pembiayaan berupa ketergantungan terhadap SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dianggap berisiko. Fraksi mengusulkan diversifikasi pembiayaan melalui PPP, obligasi daerah, dan investasi produktif.
Belanja Sosial dan Pegawai: Kenaikan belanja pegawai hampir 30 persen dan belanja sosial melonjak hingga 2.324 persen, namun Fraksi menuntut transparansi, efektivitas, dan akurasi data penerima.

Pertanyaan Strategis untuk Pemerintah Daerah

Fraksi Demokrat menyampaikan 12 pertanyaan strategis kepada pemerintah daerah. Beberapa di antaranya:
Apa alasan stagnasi PAD dan retribusi meski target naik?
Mengapa belanja modal justru menyusut di tengah kebutuhan infrastruktur?
Apakah digitalisasi pembayaran benar-benar inklusif bagi wilayah tanpa akses internet?
Apakah penyertaan modal ke Bank NTT memberikan manfaat riil bagi masyarakat?

Suara Rakyat dari Pelosok Sikka

Fraksi juga menyuarakan aspirasi masyarakat dari 13 kecamatan, mulai dari listrik, air bersih, jalan, sekolah, Puskesmas keliling laut, hingga internet. Termasuk di antaranya:Pembangunan SMA di Palue agar anak tidak menyeberang ke daratan, Revitalisasi wisata Pantai Magepanda,Perbaikan drainase dan pelebaran jalan utama di Nita, Pemekaran wilayah kelurahan Waioti (Alok Timur).

Masalah air bersih dan pupuk di Lela dan Talibura.Fraksi menegaskan bahwa semua usulan harus menjadi skala prioritas dalam RKPD dan APBD 2026.

Isu Lain yang Disorot

Fraksi juga mengangkat sejumlah isu penting, antara lain Insentif tidak layak bagi tenaga kesehatan di Puskesmas terpencil, Keterlambatan pembayaran jasa pelayanan Covid-19, Kurangnya pengawasan hasil audit Inspektorat khususnya penyalahgunaan dana desa, Buruknya pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Maumere, pentingnya sistem pengelolaan limbah medis sendiri, kampanye penegakan hukum terhadap rumah kos dan penginapan ilegal, dukungan terhadap kursus nikah dan donor darah sebagai program Tripel Eliminasi

Komitmen Politik Anggaran

Fraksi Partai Demokrat menutup pandangannya dengan seruan moral dan politik.Demokrat ingin memastikan, KUA-PPAS 2026 bukan menjadi ruang kompromi elite, tetapi fondasi keadilan anggaran. Berani berpihak, berani berubah.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News