Sidang DPRD Sikka

Fraksi Nurani Sejahtera Sikka Tanggapi KUA PPS 2026, Angkat Ekonomi Masyarakat Pesisir

Fraksi Nurani Sejahtera juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat di wilayah wilayah terluar

Editor: Hilarius Ninu
TRIBUNFLORES.COM / HO-DOKUMEN TRIBUNFLORES
SIDANG-Suasana sidang DPRD Sikka tanggapan Fraksi-Fraksi di DPRD Sikka atas RPJMD Bupati Sikka, Selasa, 10 Juni 2025 pagi. 

TRIBUNFLORES.COM,MAUMERE-Fraksi Nurani Sejahtera memandang kalau dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 merupakan fondasi awal dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2026–2029. Maka dari itu, perhatian serius terhadap kualitas perencanaan ketajaman prioritas dan keberpihakan terhadap masyarakat akar rumput harus menjadi roh dari setiap angka dan program yang termuat dalam KUA-PPAS ini.
 
RPJMD 2026–2029 yang akan menjadi arah kebijakan menengah lima tahunan seharusnya tidak hanya menjadi 
dokumen administratif, tetapi menjadi kompas moral pembangunan yang menjangkau kebutuhan nyata
masyarakat, terutama yang selama ini belum tersentuh secara merata oleh hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, Fraksi Nurani Sejahtera menegaskan bahwa KUA PPAS 2026 harus menjawab tuntutan pemerataan akses dasar,perlindungan sosial,peningkatan produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, secara seimbang dan terukur.
 
Fraksi Nurani Sejahtera juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat di wilayah
wilayah terluar seperti Kecamatan Tanawawo yang hingga saat ini belum tersentuh secara memadai oleh 
pembangunan. Suara-suara masyarakat dari daerah ini menggambarkan perasaan kecewa, ditinggalkan, dan 
trauma karena kerusakan infrastruktur yang belum diperbaiki, serta keterlambatan pelayanan publik yang 
berulang. Fraksi menegaskan agar pemerintah menjadikan wilayah-wilayah tertinggal,terluar dan 
terpencil sebagai prioritas pembangunan tahun 2026, bukan hanya dalam dokumen, tapi dalam pelaksanaan 
nyata.
 
Fraksi juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan dan distribusi pekerjaan pembangunan tidak 
dikendalikan oleh kekuatan politik atau pihak-pihak yang hanya mengandalkan dan mengatasnamakan kedekatan dengan bupati”. 

 

 

 

Baca juga: Fraksi Demokrat Sikka Soroti KUA-PPAS 2026 :Anggaran Harus Berpihak,Bukan Sekadar Angka

 

 

 

 

 

 

 

Praktik semacam ini mencederai semangat meritokrasi dan hanya akan menambah ketimpangan serta ketidakadilan dalam sistem birokrasi dan pembangunan daerah. 

Dengan melihat dinamika sosial-politik dan kondisi faktual masyarakat di berbagai wilayah kecamatan, serta merespons suara-suara konstituen yang disampaikan langsung kepada para wakil rakyat, kami merasa 
berkewajiban menyampaikan beberapa catatan penting dan harapan mendesak dalam pandangan umum ini. Hal 
ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik Fraksi terhadap cita-cita Sikka yang lebih adil, setara dan sejahtera.
 
Fraksi ingin mengingatkan bahwa dari kepemimpinan ke kepemimpinan, masyarakat kerap kali merasakan 
ketimpangan perlakuan. Satu hal yang pasti, rakyat selalu setia pada tanah kelahirannya satu Ibu Pertiwi—namun mereka justru yang paling sering dilupakan. Oleh sebab itu, Fraksi Nurani Sejahtera percaya bahwa hanya dengan hadirnya pemimpin muda yang berideologi kuat, berpihak pada keadilan, dan visioner, maka harapan menuju Maumere Harapan Baru benar-benar bisa dinakhodai menuju kenyataan dan bukan sekadar slogan. 

 

 

Halaman
123
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved