Wagub NTT Johni Asadoma Pastikan Evaluasi Imbas Pungutan di SMAN - SMKN 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh imbas dari pungutan saat pendaftaran siswa-siswi baru di sejumlah Sekolah Menengah Atas negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). 

Mantan Kapolda NTT itu mengatakan, pungutan yang dilakukan di sekolah-sekolah perlu mempertimbangkan asas keberpihakan ke latar belakang orang tua siswa. Empati, kata dia, menjadi penting. 

"Berempati pada siswa-siswi. Artinya kita menempatkan diri ke mereka. Kalau saya jadi mereka seperti apa. Pasti ada perasaan tidak nyaman, membebani, memberatkan. Tapi mereka tidak berani karena demi anak," ujarnya, Rabu (2/7/2025) saat bertemu dengan para Kepala SMAN/SMKN di Kupang.

Baca juga: KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Proses Pencarian Korban Masih Dilakukan

Dia mengatakan, di tengah ekonomi dunia yang bergejolak, dampaknya pasti terasa hingga ke masyarakat kecil. Johni menyebut, masyarakat dengan profesi petani dan nelayan kecil perlu diperhatikan dengan detail. 

"Jangan disamaratakan. Kita akan adakan evaluasi menyeluruh secepatnya. Kita benahi pendidikan kita," katanya. 

Purnawirawan Polri itu menyebut, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk tim agar melakukan evaluasi terhadap persoalan ini. Hal itu menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan kedepannya. 

"Nanti setelah ini kita bentuk tim untuk evaluasi menyeluruh bagi SMAN/SMKN dan menjadi rujukan untuk penyelenggaraan pendidikan kita," katanya. 

"Selain pungutan, kualitas belajar mengajar kita juga perlu dievaluasi. Contohnya, berapa lulusan tiap sekolah yang masuk ke Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia. Satu minggu dari sekarang, saya minta catatannya," tambah dia. 

Johni Asadoma juga meminta catatan lainnya mengenai serapan lulusan di dunia kerja. Gambaran itu menjadi penting agar mengukur kualitas pendidikan yang ada. 

"Kita ambil pungutan tapi kualitas pendidikan bagus, orang tua juga mungkin tidak keberatan," katanya. 

Dia memaklumi kalau pembangunan pendidikan di NTT perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, di tengah dinamika seperti sekarang. Namun, tugas sebagai penyelenggara pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. 

Johni Asadoma juga menyampaikan terima kasih untuk para guru yang sudah setia dan mulia memberi pendidikan untuk generasi bangsa. 

"Saya akan bentuk tim khusus untuk evaluasi kebijakan teman-teman ini, dan kita akan tuangkan dalam regulasi dan kebijakan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi pakailah hatimu, nurani untuk membuat kebijakan sekolah," ujarnya. 

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pejabat tingkat bawa. 

Asisten Pemerintahan Setda NTT Samuel Halundaka mengatakan, perlu ada kekuatan hukum pada administrasi termasuk setiap aktivitas dibuat dalam surat keputusan. 

Catatan lainnya adalah mengenai pembentukan koperasi sekolah agar membantu sekolah untuk pengadaan seragam dan atribut bagi siswa. Koperasi itu memudahkan bagi sekolah itu sendiri. 

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Adi E. Mandala menyarankan dilakukan evaluasi hingga ke semua sekolah lainnya di NTT. Hal itu agar menjadi perhatian dari semua sekolah yang ada di NTT. 

"Model evaluasi ini diteruskan ke kabupaten lainnya. Khususnya urusan pendidikan urusannya wajib," katanya. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Linus Lusi menyebut kontribusi sekolah di Kota Kupang cukup bagus untuk pendapatan asli daerah dari sektor pendidikan. Sisi lain, para kepala sekolah juga tidak memiliki kapasitas khusus yang lebih mumpuni terhadap birokrasi. 

Dia juga meminta agar APBD Provinsi NTT bisa melakukan subsidi untuk pembiayaan bagi SMAN/SMKN di Kota Kupang. Setelah dari Kota Kupang, akan diberlakukan ke semua sekolah kalau dalam kategori berhasil. (fan)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News