Menteri P2MI : WNI Berangkat Jadi Migran Pulang Jadi Juragan

Laporan Reporter Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales 

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (MP2MI) RI, Abdul Kadir Karding berharap warga negara Indonesia yang berangkat menjadi pekerja migran ketika pulang bisa menjadi juragan.

Demikian Menteri Abdul saat memberikan kuliah umum kepada siswa-siswi SMKN 1 Labuan Bajo, Manggarai Barat, di Gedung Kelimutu, SMKN 1 Labuan Bajo Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Kamis (7/8/2025).

"Bekerja di luar negeri itu gajinya besar. Bekerja sebagai perawat di Jepang, baik merawat orang tua maupun anak kecil, gaji terkecil Rp 20 juta dalam satu bulan," kata Menteri Abdul.

Dirinya menyampaikan, bekerja menjadi supervisor hotel di luar negeri gajinya di atas Rp 100 juta.

Baca juga: Kapolres Manggarai Barat : Warga Yang Motor Hilang Bisa Datang ke Kantor Polisi

"Barista itu gajinya besar, di atas Rp 25 juta. Perawat di Jerman, Rp 30 juta sampai Rp 70 juta, kalau di Canada dan Amerika, gajinya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta," ujarnya.

Menteri Abdul menyampaikan, pekerja migran bukan hanya TKI, TKW. Itu pemahaman keliru. Pekerja migran merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah.

Dikatakan, Kementerian P2MI dibentuk Presiden Prabowo Subianto khusus untuk mengurusi pekerja migran. Karena, Presiden Prabowo Subianto sosok yang peduli terhadap pekerja migran.

"Wilfrida, seorang migran asal NTT, dulu dijatuhi hukuman mati di Malaysia. Oleh Pak Prabowo, waktu itu belum jadi Manteri Pertahanan, belum juga jadi Presiden, 2010 membebaskan Wilfrida," tutur Menteri Abdul.

Baca juga: Viral di Medsos Nama 20 Orang Terduga Pelaku yang Aniaya Prada Lucky Namo hingga Tewas

Selain itu dirinya juga mencontohkan Adelina Sau, pekerja migran dari NTT yang mengalami kekerasan. Untuk menghormati Adelina Sau, ruang rapat utama di Kementerian P2MI diberi nama ruang Adelina Sau.

Menteri Abdul menyarankan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berangkat menjadi pekerja migran wajib mengikuti prosedur yang legal dari pemerintah.

"Kalau ikut aturan, tidak akan alami kekerasan. Karena terdata oleh negara, yang kirim siapa, kerja dimana, asal darimana dan lainnya. Sedangkan, yang dapat kekerasan karena berangkat non prosedural atau tidak ikut aturan," katanya.
 
Secara gamblang Menteri Abdul mengatakan, kalau ikut calo, potensi pekerja migran mengalami kekerasannya tinggi. Selain itu dikatakan, prang alami kekerasan karena tidak punya skil. 

"Paling penting bahasa. Harus pahami betul bahasa, sehingga tidak terjadi konflik," tutur Menteri Abdul.

Berikut disampaikan pekerja migran harus memahami budaya negara tujuan.

"Jangan coba coba pergi ke negara orang, tapi tidak tahu budayanya seperti apa" tutur Menteri Abdul. (moa)

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News