DPRD Ende Sebut Warga Antre Layanan di Kantor Dukcapil Ende Sejak Pukul 4 Dini Hari

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ende, Vinsensius Sangu, S.H., M.H menyoroti pelayanan administrasi kependudukan dan sektor kesehatan di Kabupaten Ende.

Vinsensius merupakan anggota DPRD daerah pemilihan III meliputi wilayah Wewaria, Lepembusu Kelisoke, Maurole,Kotabaru dan Detukeli.

Vinsen sudah dua periode menjadi anggota DPRD Ende.

Vinsen secara tegas mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah nyata dalam membenahi kedua sektor penting tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD Ende, Nando Watu Soroti Kesiapan SDM Koperasi Merah Putih di Ende

Hal ini Vinsen sampaikan saat Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kabupaten Ende, yang digelar pada Rabu, (13/8/2025) dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2029.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Fransiskus Taso, serta dihadiri oleh Bupati Ende Yoseph Benediktus Badeoda, Wakil Bupati Dominikus Minggu Mere, anggota DPRD, serta para pejabat daerah lainnya.

Dalam pidatonya, Vinsen menyoroti realitas kontras antara penghargaan nasional yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende berkat program inovatifnya, dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat di lapangan.

"Masyarakat masih harus mengantre sejak pukul 4 dini hari hanya untuk mendapatkan nomor antrean. Bahkan untuk mencetak KTP saja bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan akibat ketiadaan blangko dan tinta printer. Ini fakta yang menyayat hati," ujar Vinsen.

Ia menyebut, di satu sisi Pemda bangga menerima penghargaan dan prestasi, namun di sisi lain masyarakat masih harus berjuang keras demi mendapatkan pelayanan dasar.

"Senyum bangga kita atas penghargaan harus diimbangi dengan empati atas lelah, lapar, dan air mata rakyat yang menanti pelayanan yang layak," tegasnya.

Selain pelayanan administrasi, sektor kesehatan juga tidak luput dari kritik. Vinsen menyebut masih banyak keluhan dari masyarakat terkait minimnya tenaga medis, khususnya dokter, serta sulitnya akses terhadap obat-obatan, bahkan bagi pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Pasien dan keluarga masih harus mencari sendiri obat-obatan di luar rumah sakit. Apa benar kita selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar ini?" tanya Vinsen retoris.

Ia juga menyoroti kondisi RS Pratama Tana Li yang dinilainya belum mencerminkan standar rumah sakit, dan masih tampak seperti sebuah puskesmas dalam hal fasilitas dan pelayanan.