Pemprov NTT dan Bappenas Perkuat Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk memperkuat satu data Indonesia (SDI) untuk pembangunan berkelanjutan. 

Para pihak memperkuat akselerasi layanan dasar, sebagai fondasi tata kelola pembangunan yang efektif. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di NTT. 

"Khususnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting, berbasis pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, Kamis (21/8/2025). 

Dia berkata, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di NTT dari 18,60 persen pada tahun 2025 menjadi 10,71 persen pada tahun 2029. 

Baca juga: Tim Unika Santu Paulus Ruteng Ajak Mahasiswa Baru Perhatikan Integritas dan Literasi Keuangan 

Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan bertahap, NTT masih menghadapi tantangan kompleks seperti kondisi geografis, kesenjangan akses layanan dasar, dan infrastruktur. 

Sistem data yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan intervensi pemerintah lebih terarah, efisien, dan transparan.

Dia menjelaskan, pentingnya tata kelola data yang baik. Baginya itu adalah pijakan untuk menopang pembuatan kebijakan. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem data terpadu. 

“Tata kelola data yang baik adalah fondasi dari setiap kebijakan pembangunan yang efektif. Melalui Satu Data Provinsi NTT dan kerangka Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kita menciptakan ekosistem data terpadu yang memastikan setiap keputusan berbasis bukti, sehingga dampaknya maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. 

NTT, kata dia, menjadi salah satu provinsi pelopor dalam padupadan tiga basis data nasional seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek, untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan dan stunting. 

Integrasi ini telah memberi dampak nyata yakni 24.560 keluarga menerima intervensi penanggulangan kemiskinan dan 9.270 individu memperoleh manfaat program pencegahan stunting, sebagian didanai melalui Dana Insentif Fiskal (DIF).

Kepala Bapperida NTT, Alfonsius Theodorus, menegaskan NTT memiliki komitmen daerah dan semangat kuat untuk mendukung Satu Data Indonesia.