Laporan Reporter TRIBUN FLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUN FLORES.COM, KUPANG-Bantuan Seroja dari pihak ketiga dan warga diaspora senilai Rp 10 miliar melalui rekening Posko Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih mengendap dan belum disalurkan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia Julia Nomleni, mengaku prihatin karena korban bencana Seroja ada yang masih tidur beralaskan lantai dan beratap langit, karena tidak punya biaya memperbaiki rumahnya" katanya,Rabu 27 Oktober 2021.

DPRD akanterus mendorong pemerintah untuk merealisasikan dana tersebut. Dana itu merupakan kebutuhan yang menuntut segera distribusikan.

"Bukan soal itu. Kalau kita ribut sekarang ini soal kebutuhan. Rakyat membutuhkan soal itu. Terus kendalanya hanya data, selama ini kan kita ngomong soal data, data, data. Uang begitu banyak dikeluarkan begitu banyak untuk data sampai sekarang ini tidak ada ini menurut saya tidak masuk akal," katanya kesal.

Baca juga: Bibit Warna Hitam dan Lubang dari Dinas Pertanian NTT,150 Ha Tanaman Jagung di Lembor Gagal Panen

Dengan struktural pemerintah sampai pada level RT, seharusnya data itu bisa segera rampung. Jikapun masih ada kecurigaan, pemerintah bisa melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Karena itu alasan data tidak lagi penting.

Dia menyarankan agar pemerintah jika tidak bisa menyalurkan bantuan itu agar bisa memberi penjelasan ke masyarakat untuk menghindari kegaduhan publik. Termaksud juga pada tahapan klasifikasi penerimaan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Hal ini juga harus diinformasikan pemerintah ke rakyat.

"Saya pikir ini pemerintah paling tauh. Kalau kita paling hanya debat. Secara teknis pemerintah sangat tauh. Yang eksekusi ada di sana," katanya.

Disisi lain, ketua DPRD NTT ini juga menilai banyak warga yang belum ditangani secara maksimal harusnya menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, alasan data yang selalu diutarakan pemprov, tidak masuk akal.

Baca juga: NPC NTT Utus 27 Atlet ke Perpanas Papua

"Apakah terlalu sibuk dengan kerja yang lain? Rakyat butuh uang untuk perbaiki yang sudah rusak," tegasnya kesal.

Politisi PDIP itu menegaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban Seroja di berbagai daerah.

Apalagi menurutnya, musim hujan yang telah tiba, penyintas bencana dengan segala keterbatasan pasti kesulitan mengurus tempat tinggalnya. Sementara, korban bencana juga dituntut memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kita tidak sangka kalau Oktober ini ternyata sudah masuk musim hujan. Bayangkan bagaimana susahnya mereka," ujarnya.

Baca juga: Bank NTT Gelar 1.000 Dosis Vaksinasi Covid-19 bagi Warga Matim

Dia juga menyarankan agar Pemprov juga harus ada ultimatum kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota agar segera memasukan data yang dibutuhkan. Jika terlambat ada sanksi kepada kabupaten yang terlambat.

"Verifikasi apa yang terlalu sulit? Kalau tidak percaya, anda turun untuk cek apakah dia penerima bantuan, layak atau tidak sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Ini semua mesti ada ketegasan dari pemerintah tungkat atas," tuturnya.