"Dari penilaian kami tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten, Desa Benteng Tawa I dari sisi penatausahaan dan pembangunan selalu menempati urutan satu dan mengharumkan nama kecamatan Riung barat. Mungkin karena bapak Jose sebagai Kades adalah mantan pelaku program pemberdayaan di massa lalu," ungkapnya.

Baca juga: HPN 2022, CEO Tribun Network Bilang Produk Jurnalistik Tetap Kuat di Tengah Disrupsi Digital

Semantara itu, anggota DPRD Ngada Daerah Pemilihan Ngada IV Kecamatan Riung dan Riung Barat Yohanes Donbosko Ponong mengatakan, musrenbangdes merupakan domainnya pemerintah atau pihak eksekutif.

Artinya menurut politisi PAN ini, bila anggota DPRD menghadiri forum musrenbangdes, musrenbangcam, dan murenbangkab, apabila tidak diberikan kesempatan dan ruang oleh pihak eksekutiv untuk berbicara tidak menjadi hal yang perlu dipersoalkan.

Karena sejalan dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) ada empat SPPN yaitu pertama button up atau partisipatif yaitu perencanaan yang dimulai dari penggalian gagasan di tingkat dusun (musdus), kedua perencanaan top down yakni perencanaan berdasarkan kemauan pemangku kepentingan tingkat atas, ketiga perencanaan teknoratis yaitu perencanaan yang harus mengikuti rencana kerja perangkat (renja) daerah, dan terakhir adalah perencanaan politis yaitu perencanaan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang terjaring pada saat reses atau kunjungan kerja.

"Oleh karena itu, kalau wakil rakyat absen dalam musrenbangdes atau musrenbangcam tidak perlu dipersoalkan, karena itu domain perencanaan eksekutiv. Kami anggota DPRD kawal pada saat sidang KUA-PPAS guna memastikan apakah pemerintah sudah masukan dokumen musrenbangcam di dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran semantara (KUA dan PPAS)," jelasnya. (*)

Berita Ngada Lainnya