Baca tanpa iklan
Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Oris Goti
TRIBUNFLORES.COM, ENDE-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ende, Vinsen Sangu, mendesak Pemerintah Kabupaten Ende, segera merealisasikan dana insentif Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi para guru honorer.
Desakkan Vinsen Sangu ini karena keprihatinan terhadap para guru honorer di Ende yang hingga saat ini belum menerima insentif Bosda.
"Hingga Juni 2022, sudah masuk pada triwulan ke-2, honorer Bosda tahun anggaran 2022 belum satu sen pun diterima oleh bapak dan ibu guru," kata Vinsen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ende, Senin 27 Juni 2022.
"Sementara kewajiban mereka (guru) yang dibungkus dalam tanggungjawab guru, telah mereka tunaikan dengan sempurna. Mengapa guru-guru Bosda selalu kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah?," imbuhnya.
Baca juga: Ldapha Ldhero, Kolam Tersembunyi di Wilayah Perbatasan Ende dan Nagekeo
Vinsen menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan punya beberapa pertimbangan mendasar mengapa mereka bersuara lantang soal insentif Bosda. Pertama, beban tugas dan tanggung jawab yang besar dipikul oleh guru dalam mencerdaskan generasi dan masa depan kabupaten Ende.
Kedua, visi besar Ende cerdas, pintar dan berbudaya. Ketiga, desain pemberian dana Bosda bagi guru bahwa mulai tahun 2021 lalu terhadap realisasi insentif Bosda tiap tiga bulan sekali.
"Maka Fraksi PDI Perjuangan mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten Ende untuk sungguh serius memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan para guru khususnya guru honorer yg dibiayai oleh dana Bosda," tegasnya.
Menurut Vinsen, merealisasikan bantuan Bosda ini, merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah sungguh hadir di setiap keluh dan perih rakyat.
Baca juga: Kapolres Ende Buka Suara soal Foto Tahanan Polres Ende Selfie Sambil Merokok & Pakai Topi Polisi
"Lebih dari itu, realisasi Bosda sebagai wujud pemerintah sungguh membuktikan keberpihakan terhadap komitmen mewujudkan visi membangun dunia pendidikan menuju Ende cerdas, Ende juara dan Ende berbudaya," ungkapnya.
Lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah terus berkomitmen terhadap sikap dan kebijakan politik yang telah diambil untuk kamajuan Kabupaten Ende tercinta ini.
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende Tahun Anggaran 2021 tersebut, terungkap banyak soal yang tengah dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ende, salah satunya soal Bosda.