Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, RICKO WAWO

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA-Pemerintah perlu memprioritaskan dampak perubahan iklim yang bersifat kompleks dan holistik. 

Isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus menjadi tanggung jawab semua pihak dan pemerintah mengambil peran sebagai penggerak.

Hal tersebut disampaikan Direktur LSM Barakat, Benediktus Bedil, Kamis, 9 Maret 2023 di Lewoleba, Kabupaten Lembata. 

Menurut Benediktus, perubahan iklim saat ini telah berubah menjadi krisis iklim yang membutuhkan mitigasi dan adaptasi yang cepat.

Baca juga: KPP Pratama Maumere Terus Melayani Hingga ke Bumi Ikan Paus Lembata

Ia mengritisi adanya program kedelai yang terkesan dipaksakan kepada para petani di Kabupaten Lembata. 

"Kedelai biasa dibudidaya di Jawa. Sedangkan Lembata cocok dengan tanaman kacang-kacangan lain. Apakah ini cara pemerintah menghilangkan kami punya kacang kacangan? Karena itu, saya melihat program di bidang pertanian hanyalah Project Oriented," ungkap Benediktus.

Ia menyerukan kepada para pejuang iklim untuk bersuara kepada pengambil kebijakan untuk menempatkan orang atau manusia dalam berbagai kebijakan publik sesuai asas people oriented bukan project oriented.

Barakat Sendiri berupaya membicarakan proses percepatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, salah satunya melalui rapat dengar pendapat bersama DPRD Lembata dan pemerintah serta proposal kepada berbagai pihak.

Sementara itu Petrus Pulang, akademisi dan peneliti lingkungan menjelaskan, dampak perubahan iklim bersifat kompleks dan holistik. Kini sudah terjadi krisis iklim. Karena itu isu perubahan iklim perlu diutamakan dan disosialisasikan. 

Piter mengingatkan, dampak perubahan iklim antara lain, terganggunya ketahanan pangan, gagal panen dan menurunnya tingkat produksi.

Perubahan iklim juga berdampak kenaikan air permukaan laut, banjir, badai, kerusakan ekosistem, terancamnya habitat penting, cuaca ekstrim dan ancaman berbagai macam penyakit di sektor kesehatan. 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News