Dari hasil advokasi serta fakta-fakta di atas GMNI Sikka berkesimpulan :
I. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui Dinas PKO tidak mencerdaskan
2. Dinas PKO sebagai pelaksana teknis tidak mampu melakukan pengawasan
3. Dinas PKO Kabupaten Sikka secara sadar ingin menggagalkan pembangunan
4. Adanya paket pengerjaan yang FIktit. Karena Sampai saat ini pengrjaannya
5. Kuat dugaan Adanya indikasi perilaku Korupsi Kehidupan Bangsa Indonesia khususnya di Dacrah Kabupaten Sikka sesuai
amanat konstitui dalam pembukaan UUD 1945.

Fakta lain, ada dugaan indikasi perilaku KKN antara Dinas PKO, kontraktor dan Anggota DPRD kabupaten Sikka sebagai perancang anggaran pokirnya. Dengan adanya temuan ini, GMNI SIKKA mendesak :

1. Dinas PKO Segera melaksanakan penyelesesai pengerjan 163 paket pembanguan
2. Melakuakn evaluasi tegas terhadap kontraktor pelaksana yang tidak melaksanakan
3. Kepala dinas PKO harus transparansi dan kooperatif bertanggungjawab atas tindak
tersebut. kewajibanya dengan patuh terhadap kontrak pembanguan.
Melakukan pengawasan intens terhadap pembanguan yang berlangsung.
4. Pelanggaran peraturan perundang-undngan dalam proses pelelangan paket pengerjaan
tersebut.
5. Apabila setelah masa kontrak pengrjaan l63 paket tersebut selesai dan ditemukan
adanya kegagalan pembangunan Kepala dinas PKO harus segera mengundurkan diri
dari jabatanya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News