Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp 326 miliar lebih. Jumlah itu turun jika dibandingkan dengan target PAD tahun 2023  Rp 334 miliar.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menyampaikannya dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD setempat, Senin 13 November 2023.

Endi menjelaskan, besaran terget PAD itu bersumber dari beberapa sektor di antaranyai pajak daerah  Rp 242.443.647.884, retribusi daerah Rp71.807.240.827. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5.281.029.507 dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah lainnya Rp7.121.123.214.

Adapun realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat masih jauh dari target. Per 27 Oktober 2023 realisasi PAD baru mencapai Rp177 miliar dari target Rp334 miliar.

Baca juga: TPN Laut Sawu Ungkap Penyebab Paus Pilot Terdampar di Lembor Selatan Manggarai Barat

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok, mengungkapkan salah satu faktor PAD masih jauh dari target karena penghentian pungutan retribusi di Taman Nasional (TN) Komodo.

"Target Rp.333.985.000.000 realisasi sampai 27 Oktober 2023  Rp.177.706.819.089,78 atau 53 persen dari target, masih sangat jauh. Begitu kondisinya saat ini," ungkap Maria Rotok belum lama ini.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tak bisa lagi memungut retribusi di TN Komodo sejak akhir Mei 2023. Sebelumya retribusi dari TN Komodo itu menjadi sumber pendapatan terbesar dari sektor pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

Rotok menjelaskan, faktor lain seretnya realisasi PAD itu karena sejumlah wajib pajak belum melunasi utangnya. Bahkan ada wajib pajak galian C yang tidak bisa lagi ditagih utangnya karena sulit ditemui.

Baca juga: Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur Rawan Longsor

"Piutang ditargetkan tahun ini bisa dilunaskan ternyata di luar dugaan ada yang minta nyicil, ada beberapa oknum target juga yang sampai saat ini susah untuk kami temui terkait pelunasan piutang-piutang galian C. Faktor itu yang menyebabkan susah mencapai target," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, penetapan target PAD yang terlalu tinggi dalam APBD Tahun 2023 juga menjadi salah satu faktor.

Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan target PAD Tahun 2023 cukup tinggi sebesar Rp333,9 Miliar Lebih itu karena keyakinan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo akan melonjak pada tahun 2023.

"Ekpetasi kita terhadap kunjungan wisatawan tinggi sekali," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS : Paus Pilot Ditemukan Terdampar di Pesisir Lembor Selatan Manggarai Barat

Menurutnya realisasi PAD saat ini relevan dengan jumlah penerbangan dan jumlah penumpang pesawat ke Labuan Bajo. Tersisa waktu dua bulan, pihaknya menargetkan realisasi PAD sebesar Rp263 Miliar hingga akhir tahun 2023 ini. "Itu angka optimis kita yang bisa direalisasikan," tandasnya.

Kesulitannya Awasi Obyek Pajak

Pajak Daerah adalah salah satu sumber PAD. Maria Rotok mengaku pihaknya mengalami kesulitan mengawasi wajib pajak di Manggarai Barat karena sumber daya manusia mereka yang terbatas.

Padahal ada sekitar 500 obyek pajak hotel dan restoran dan 18.000 wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). Ada juga obyek pajak galian C. Untuk pengawasan obyek pajak hotel dan restoran, pihaknya hanya melakukan pengawasan terhadap hotel dan restoran yang pengunjungnya dinilai banyak.

"Yang kami lakukan adalah mengidentifikasi di mana kira-kira potensi wajib pajak yang ramai dikunjungi di situlah kami lakukan pengawasan.  Kalau pengunjung sedikit kami coba ke lapangan, keliling-keliling kadang-kadang setiap hari kami pantau, Labuan Bajo ini cukup kecil, kemudian di mana yang ramai di situ kami lakukan pengawasan," jelasnya.

Baca juga: Foto Telanjang Tahanan Polres Manggarai Barat Tersebar, Propam Akui Polisi Langgar SOP

Pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap obyek pajak yang laporan omsetnya tidak sesuai dengan kondisi rill.

"Kalau kami punya SDM yang cukup kami bisa melakukan pemeriksaan di semua obyek pajak secara serentak. Tapi kami tidak cukup SDM untuk melakukan pemeriksaan di semua obyek pajak," pungkasnya. *

sumber: pos-kupang.com