Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Petani Desa Nggorang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat kini menderita. Pasalnya sejak Juni 2023, mereka tak bisa lagi menanam padi, ini dipicu pengerjaan Irigasi Nggorang Sub Irigasi Wae Mese yang mengaliri sawah mereka tak kunjung rampung.

Desa Nggorang berpenduduk 2304 jiwa, 80 persen warganya berprofesi sebagai petani, pertanian padi merupakan sumber pendapatan utama bagi mereka.

"Terus terang saja di sini (Desa Nggorang) 80 persen warga itu petani dan punya lahan sawah sendiri, ketika sejak bulan Juni (2023) tidak ada tanam tentunya stok pangan mereka sangat terbatas," ungkap Kepala Desa Nggorang Bonifasius Mansur, Rabu 24 Januari 2024.

Bonifasius menjelaskan, irigasi Nggorang  dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara sejak Juni 2023. Kala itu seluruh petani sepakat agar aliran air disetop total hingga 31 Desember, mereka rela tidak menanam.

Baca juga: Petani di Borong : Biar Jagung Tidak Mati Kami Siram Pakai Irigasi

Perbaikan saluran irigasi itu molor dan diperpanjang lagi 90 hari, atau tiga bulan ke depan karena tersisa 7 persen pengerjaan yang belum tuntas. Menurut Bonifasius, ini tidak sesuai dengan kesepakatan semula. 

"Kemarin saya meminta mereka (BWS) sendiri untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, karena masyarakat sudah minta untuk airnya dibuka. Sudah selesai itu, ada kesepakatan toleransi waktu bahwa 1 Februari akan dibuka air itu," ujarnya.

Ribuan KK Terancam Kelaparan

Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyebut, tidak hanya Desa Nggorang yang terdampak. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Golo Bilas, Desa Waru Nggelek, dan Desa Compang Longgo.

Weng memprediksi kurang lebih 4.000 Kepala Keluarga (KK) di empat desa tersebut bisa terkena dampak perpanjangan pengerjaan saluran irigasi tersebut, petani tidak bisa tanam karena sawah mereka tidak dialiri air.

"Empat desa yang terdampak, jika dihitung KK-nya bisa sekitar 4000 KK yang akan terdampak," kata Weng, Rabu.

Weng menyebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah membentuk satgas ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai OPD dan dinas terkait. Weng juga telah menginstruksi tim satgas turun ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan mengenai data warga yang terkena dampak perbaikan saluran irigasi tersebut.

"Tim sedang bekerja, pada prinsipnya pemerintah tidak tinggal diam, kita akan bantu masyarakat yang terkena dampak, tetapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Tentu kita berharap minggu depan sudah punya data yang baik sehingga pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah antisipasi," jelasnya.

CBP 100 Ton

Terpisah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Manggarai Barat Fatinci Reynilda mengungkapkan sejauh ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog berjumlah 100 ton.

Namun, lanjut Fatinci, CBP itu tidak bisa asal disalurkan ke masyarakat, harus mengikuti mekanisme yang berlaku, semisal ada penetapan status darurat bencana.

Fatinci menyebut, saat ini proses verifikasi di lapangan sedang dilakukan, melibatkan dinas sosial, dan BPBD Manggarai Barat.

"Pemkab hanya miliki 100 ton, nanti kita akan menghitung untuk yang kekeringan, kalau melebihi 100 ton pun tetap dari Bulog siap. Bulog menjamin stok kita siap untuk membantu masyarakat yang terdampak," tandasnya.

Berita TRIBNFLORES.COM Lainnya di Google News