Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Aris Ninu

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE-Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam rangka internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menggelar rapat yang menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, S.H, Selasa, 27 Februari 2024.

"Saya tadi menghadiri undangan virtual meeting Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam rangka internalisasi pembanguna Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Yang mana dalam rapat itu hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Faizin A. Ptnh,MM dan seluruh pegawai, para Lurah se-Kabupaten Sikka dan stakeholders lain.

Sebagai pengawas pelayanan publik, saya menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran Kantor Pertanahan Sikka dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya," kata Darius dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa, 27 Februari 2024 sore.

Ia menjelaskan, pada kesempatan rapat pihak menyampaikan bahwa Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Menuju Wilayah Bebas Korupsi,Kantor Pertanahan Sikka Internalisasi Pembangunan Zona Integritas

"Saya selalu berharap agar pembangunan zona integritas di lingkungan Kantah Sikka tidak sekedar seremonial belaka. Tidak sekedar agar kita memenuhi syarat mendapatkan tunjangan kinerja atau penghargaan lainnya tetapi harus ada perbaikan nyata pada loket-loket pelayanan.

Nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari seluruh aparatur negara agar hak-hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi. Kita harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat, tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, dan kepastian waktu pelayanan," tegasnya.

Ia mengungkapkan, pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

"Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat kita. Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif. Pada kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa kantor pertanahan selalu menjadi 3 besar instansi yang paling sering dilaporkan masyarakat NTT via Ombudsman NTT selama 5 tahun terakhir," ujarnya.

Substansi laporan yang kerap disampaikan, lanjutnya, berupa lama waktu tunggu permohonan sertifikasi, Berkas pemohon hilang, Mmdiasi yang tidak berimbang dan gagal, penambahan persyaratan pelayanan dan Diskriminasi pelayanan (mengutamakan notaris/PPAT dll)," paparnya.

Berdasarkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di NTT tahun 2023, hasil penilaian 21 kantor pertanahan se-NTT menunjukan sebanyak 7 (tujuh) kantor pertanahan mengalami penurunan score penilaian dari sebelumnya pada tahun 2022 berada di zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi kategori A dan B turun ke zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang dengan kategori C.