Laporan Reporter Tribun Flores.Com, Ricko Wawo

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA-Birokrat asal Ile Ape Lembata Petrus Sinun Manuk memastikan diri untuk bertarung di Pilkada Lembata Tahun 2024. 

Secara pribadi dia percaya diri untuk ikut meramaikan perhelatan lima tahunan tersebut. Malang melintang di dunia pemerintahan di NTT, Petrus ingin mencurahkan gagasan membuat masyarakat Lembata sejahtera.

Ditemui di Mario Cafe, Kota Lewoleba, Petrus juga secara baik menyadari situasi kultural politik di Lembata setiap kali pemilihan kepala daerah. Secara umum, penentuan calon bupati dan wakil bupati Lembata masih melihat tiga kekuatan wilayah di Lembata yakni Kedang, Ile Ape dan wilayah Selatan. Banyak calon bupati dan wakil bupati sudah mulai bermunculan menurutnya tetapi situasi politiknya sekarang ‘masih teduh’

Dia sendiri siap untuk bertarung di Pilkada 2024 mendatang.

• Bawaslu Manggarai Timur Rekrut Petugas Panwas

"Semua masih teduh dan baru kasak kusuk,” ujarnya, Sabtu, 06 April 2024.

Petrus Sinun Manuk merupakan birokrat berpengalaman yang berkiprah di Pemprov NTT semasa Gubernur Frans Lebu Raya dan Viktor Laiskodat. Pada tahun 2015, Gubernur Frans Lebu Raya bahkan menunjuknya sebagai Penjabat Bupati Lembata selama sembilan bulan sebelum ada kepala daerah definitif. Kala itu, dia bisa dibilang sukses membuat Kabupaten Lembata sebagai tuan rumah perayaan nasional Hari Nusantara (cikal bakal nama lapangan Harnus di Kota Lewoleba). Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menghadiri acara itu mewakili Presiden Joko Widodo.

Ketua Gerakan Pramuka Kwarda NTT ini juga berbicara tentang isu-isu pemerintahan dan pembangunan di Lembata saat ini. Menurut dia, kepala daerah terpilih perlu melanjutkan program-program baik dari pemimpin sebelumnya.

“Saya akan selesaikan apa yang belum diselesaikan pemimpin sebelumnya. Jadi saya tidak menegasikannya,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi NTT ini. 

Baca juga: HUT Ke-29, Kopdit Pintu Air Fokus di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Petrus juga paham tentang situasi keuangan daerah. Dia menyebutkan Pemda Lembata harus realistis menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan ambil dari sumber yang tidak perlu. Saya tidak sepakat bebani OPD (organisasi perangkat daerah). OPD yang punya income itu boleh tapi OPD kan tidak semua begitu. Dulu (sewaktu menjadi Penjabat Bupati Lembata) saya hentikan setoran-setoran dinas untuk PAD,” imbuhnya.

Hal-hal semacam ini juga sudah dia lakukan sewaktu bekerja sebagai kepala dinas di lingkup Pemprov NTT.

“Kalau mau naikkan PAD kita harus ancang ancang sumber sumber yang mana saja,” pesannya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News