Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Guru ASN di Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, NTT, mengeluh lantaran tambahan upah 8 persen serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga kini belum dibayar.

Para guru yang dirundung gelisah dengan haknya itu kemudian mencurahkan persoalan mereka ke PGRI Flores Timur. Hak itu adalah kenaikan gaji 8 persen yang berlaku bagi guru ASN Nasional sejak 2023.

Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mengatakan 8 persen kenaikan gaji baru diterima bulan Maret 2024. Sementara Januari dan Februari 2024 belum direalisasi hingga penghujung tahun.

"8 persen ini baru dibayar bulan Maret. Kita juga memahami awal tahun biasanya molor, dengan harapan April atau Mei segara bayar. Tapi sampai dengan sekarang (September) kekurangan itu belum dibayar," katannya saat diwawancara, Selasa, 10 September 2024.

Baca juga: Asprov PSSI NTT Buka Suara soal Batalnya Pelaksanaan ETMC 2024 di Labuan Bajo

Saat menyampaikan hak 8 persen ke Dinas PKO Flores Timur, pihaknya diberi informasi bahwa datanya sudah dalam finalisasi, namun realisasinya belum membuahkan hasil.

"Bilang sudah difinalisasi datanya, jadi akan dibayarkan dalam waktu dekat. Tapi sampai hari ini belum ada informasi soal realisasi itu," pungkasnya.

Demikian pula upah TPP masih belum dibayar Pemerintah. Padahal pengalaman tahun lalu, tunjangan bagi guru ASN sudah direalisasi di bulan Juni atau Juli 2023 untuk semester I.

"Yang mereka (Dinas PKO) sampaikan bahwa ini bukan hanya terjadi pada guru-guru tetapi untuk semua, karena Perbub belum ada," ujar Maski.

Sementara masalah lainnya yang dihimpun TRIBUNFLORES.COM dari para guru, gaji yang selama ini dipotong langsung untuk angsuran pinjaman ke lembaga keuangan, kini sudah tak berlaku lagi.

Akibatnya, para guru harus meninggalkan jam mengajar untuk mengangsur sendiri pinjaman itu ke bank. Sementara tak sedikit guru yang mengajar atau tinggal di wilayah yang sangat jauh dengan lembaga keuangan.

Selain mengorbankan siswa yang mestinya menerima pelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), para guru harus membuang energi dan memutar otak agar jam mengajar bisa terisi.

Kepala Dinas PKO Flores Timur, Felix Suban Hoda, mengatakan persoalan tambahan gaji 8 persen dan tunjangan TPP bukan hanya bagi guru, tetapi semua pegawai.

"8 persen dan TPP keseluruhan pegawai kita belum dapat, termasuk guru," ujarnya saat dikonfirmasi via sambungan telepon.

Felix menegaskan, tambahan gaji dan TPP pasti dibayar. Untuk 8 persen itu, pihaknya sudah membuat SK Inpasing untuk didorong ke keuangan daerah.

"Nanti pada saatnya akan dibayar. Yang kita belum dapat bukan guru, tetapi semua kita," pungkasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News