Mensi Tiwe kemudian menjelaskan mekanisme asesmen ANBK, salah satunya yakni sekolah yang kesulitan mengakses jaringan internet menunmpang di sekolah yang memiliki jaringan internet. Dinas PK Kabupaten Ende, lanjut dia, sudah mendaftar sekolah-sekolah menumpang ke sekolah lain pada saat asesmen ANBK.

"Yang mandiri berarti sekolahnya sudah menyiapkan perangkat segala sesuatunya, kami kan kaget kok tiba-tiba sudah di media ni bagaimana, segala sesuatu itukan kami punya manajemen kerjanya," tambah Mensi Tiwe.

Baca juga: IFTK Ledalero Selenggarakan Konferensi Internasional Teologi, Pembicara dari Belgia dan Australia

Mathildis Mensi Tiwe juga mengaku menyesali keputusan para kepala sekolah yang melaksanakan asesmen di tengah hutan dan di rumah warga. Dia berharap, sebelum mengambil keputusan itu kata dia, seharusnya para kepala sekolah itu berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas PK Kabupaten Ende agar bisa dicarikan solusi. 

"Jadi yang kita sesalkan itu kenapa sebelum mengambil keputusan asesmen di hutan, diskusi dulu dengan kami solusinya, bukan medsos yang tulis kan kita ada manajemen kerjanya, itu kan terkesan kami dinas tidak urus, pemerintah tidak urus kan tidak baik, kita tulis yang inilah saja lah, kita ini kan juga diberikan kemandirian, misalnya hanya beli router yang hanya berapa itu kan bisa ambil dari dana BOS, sekarang internet kan bukan hal yang baru lah, hanya disesalkan begitu," tegas Mensi Tiwe.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainya di Google News