Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Dashboard penanggulangan kemiskinan "Padu Padan Basis Data Kemiskinan" atau Papadan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi diluncurkan pada Selasa, 12 November 2024 di Hotel Aston Kupang. 

Kepala Baperida NTT Alfons Theodorus, Plt Kepala Biro Perekonomian, Stefanus F Halla menekan tombol launching dashboard itu. 

Program Director USAID - Indonesia Erman Rahman mengatakan, sejak tahun 202 pihaknya sudah membantu Provinsi NTT khususnya untuk lima daerah yakni Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, Sabu Raijua, TTU dan Belu, untuk akselerasi pembangunan daerah termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Selain itu, USAID juga mendukung Pemprov NTT dan lima kabupaten itu di antaranya meningkatkan inovasi, laporan standar pelayanan minimum, penanganan stunting dan pelayanan pengaduan. 

Baca juga: Kasus Tanah Karangan, Santosa Kadiman dan Keluarga Naput Ajukan Memori Banding

"Kami memandang bahwa kolaborasi itu berbasis pada saling percaya dan menghormati yang amat kami hargai," ujarnya secara virtual. 

Erman mengatakan, USAID mendukung Pemprov dan daerah di NTT untuk mendukung meningkatkan kelembagaan tim penanggulangan kemiskinan daerah, menyusun RPKD dan Rencana aksi daerah, dan mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kualitas data kemiskinan ekstrem. 

USAID juga mendukung Pemprov NTT untuk belajar ke Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan Papadanke. Beberapa waktu ke depan, USAID akan melakukan pendampingan dalam pengelolaan Papadanke itu.

Baca juga: Empat Paslon Pilkada Manggarai Timur Pertajam Visi Misi dan Program Kerja Yakinkan Pemilih

Dashboard itu merupakan bentuk nyatanya dari transparansi Pemprov untuk data kemiskinan. Data itu tidak hanya digunakan dari pemerintahan tapi juga para pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di NTT. 

"Inisiatif dan kerja sama ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan outcome di NTT," kata dia. 

Plt Kepala Biro Perekonomian Setda NTT Stefanus F Halla mengatakan itu merupakan aplikasi strategis dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di NTT. 

"Integrasi data kemiskinan menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata dia membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto. 

Program itu bertujuan mewujudkan bantuan sosial yang adil dan tepat sasaran. Sebab, salah satu persoalan yang berimplikasi ke penanganan kemiskinan ekstrem adalah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. 

Dia menjelaskan, hingga kini pemerintahan masih mengacu pada tiga sumber data berbeda yakni DTKS, registrasi sosial ekonomi dan penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Dia menyebut, kehadiran Badan atau lembaga untuk penanganan kemiskinan di Indonesia menjadi bukti keseriusan pemerintahan. Manajemen satu data menjadi upaya menghindari kebocoran data dan memastikan data itu benar sekaligus tepat sasaran. 

Sepanjang tahun 2003 hingga 2023 presentasi penduduk miskin NTT turun dari 28,62 persen menjadi 19,96 persen. Angka itu berbeda dengan capaian nasional yang berada di 9 persen. 

"Dalam hal ini kemiskinan ekstrem penurunan cukup signifikan dari 6,44 persen tahun 2021 menjadi 2,28 persen tahun 2024. Angka ini masih jauh dari target yakni nol persen pada tahun 2024 sebagaimana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2024" ujarnya. 

Salah satu persoalan penanggulangan kemiskinan di NTT adalah mengenai data yang kurang akurat dan mutakhir.  Akibatnya terjadi pelaksanaan program yang tidak efektif. 6 dari 20 penerima bansos berdasarkan uji petik lapangan justru tidak layak menerima bantuan jika ditilik dari pendapatan perbulan dan kondisi rumah. 

Upaya yang dilakukan oleh tim Baperida dengan dukungan USAID merupakan hal strategis. Dengan paduan data yang ada sejalan dengan program pemerintah yang ada. Padu padan data itu bisa digunakan dalam perencanaan program sehingga memitigasi kesalahan penanganan kemiskinan. 

Tahun 2023-2024, terdapat 9 data sektoral yakni bantuan sosial beras, bantuan kelompok usaha bersama, bimtek pengolahan pakan ternak, pemberdayaan UMKM, penerima program pemberdayaan UMKM dan penerima bantuan pangan lestari, data penerima program kawasan lestari, data pokok pendidikan dan data penerima beasiswa. 

"Melalui verifikasi dan validasi dengan data P3KI akan ditemukan data by name dan by address. Kita bisa memilih mana masyarakat penerima layak miskin ekstrem," ujarnya. 

Data kemiskinan, pada umumnya bercirikan dinamis. Dia meminta pengelola dashboard agar terus melakukan pembaharuan data. Ia juga meminta pemerintah daerah agar ikut memperkuat data yang ada di Papadanke. (fan) 

Berita TribunFlores.com Lainnya di Google News