Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) menggelar kegiatan Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) tingkat kabupaten pada Kamis, Kamis, 24 April 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB secara konvergen dan terintegrasi, sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2022.

Bertempat di aula pertemuan Dinas P2KB Kabupaten Ende, kegiatan ini diikuti 57 peserta lintas sektor, termasuk instansi pemerintah, lembaga swasta mitra, serta tokoh masyarakat. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang membahas analisis situasi pelaksanaan Kampung KB di Kabupaten Ende, perencanaan intervensi bersama, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program.

Baca juga: Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Ende di Bawah 50 Persen, Masih Rendah

Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Dinas P2KB, dr. Mariane Evelyn Pani, mewakili Kepala Dinas P2KB Kabupaten Ende, menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjadikan Kampung KB sebagai lokomotif pembangunan berbasis keluarga. 

“Kampung KB bukan sekadar program kependudukan dan keluarga berencana. Ini adalah strategi pembangunan terintegrasi untuk menciptakan keluarga berkualitas sebagai fondasi SDM unggul di masa depan,” ujar dr Mariane Evelyn Pani.

Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P2KB Kabupaten Ende, dr Heni Ratnawati.

Dalam pemaparannya, dr Heni menyampaikan capaian, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan Kampung KB di 278 desa/kelurahan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Ende Nomor 186/KEP/HK/2024.

Baca juga: Bupati Ende Tegaskan Komitmen Tangani Stunting: “Kita Bergerak Bersama Menuju Ende Bebas Stunting”

Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung seperti antusiasme masyarakat dan dukungan kebijakan daerah, serta beberapa kendala seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung di desa.