Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Cucunya Soekarno Kritisi Penulisan Ulang Sejarah Nasional: Sepertinya Tergesa-gesa, Kejar Jam Tayang

“Yang menjadi pertanyaan penyusunan sejarah ini seperti tergesa-gesa, rencana akan diluncurkan di 17 Agustus mendatang

|
Editor: Nofri Fuka
TRIBUNFLORES.COM/HO-TRIBUNEWS.COM
PENULISAN SEJARAH ULANG - Anggota Komisi X DPR, Puti Guntur Soekarno saat RDP dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. 

TRIBUNFLORES.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno mengkritisi penulisan ulang sejarah nasional yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon melibatkan sejumlah pihak. 

Dalam catatan kritisnya, Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, mata pelajaran sejarah tidak menjadi pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. 

Padahal sejarah merupakan identitas dan modal berbangsa yang harus ditanamkan sejak usia dini.

“Karena itu, perlu dijadikan mata pelajaran wajib agar ada internalisasi nilai sejarah berbangsa bagi generasi penerus bangsa,” tuturnya.

 

Baca juga: Penulisan Ulang Sejarah Nasional Tidak Dimulai dari Nol, Fadli Zon: Sejarah yang Sifatnya Highlight

 

 

Karena itu, lanjut Puti menyusun sejarah tak boleh tergesa-gesa. Sebab sejarah harus ditulis dengan hati-hati dan bersumber pada fakta-fakta objektif yang terjadi pada masa lampau.

“Yang menjadi pertanyaan penyusunan sejarah ini seperti tergesa-gesa, rencana akan diluncurkan di 17 Agustus mendatang, seperti kejar tayang,” ucapnya.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Menteri Kebudayaan tersebut menghasilkan beberapa butir keputusan.

Keputusan tersebut berfokus pada agar penulisan sejarah tidak bias kolonial dan bisa meneguhkan identitas nasional dan relevansi terhadap generasi muda. 

Penulisan sejarah harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga buku sejarah Indonesia bisa merekam sejarah secara objektif, mendalam, komprehensif dan bermanfaat dalam dunia pendidikan dan memperkuat karakter bangsa.

“Dan yang tidak kalah penting, buku sejarah Indonesia tersebut, tidak disebut sebagai buku sejarah resmi atau buku sejarah resmi baru,” tandasnya.

Menimbulkan Polemik

Beliau juga menyebut rancangan dokumen sejarah yang sedang disusun dengan waktu yang terbatas, menimbulkan polemik dari beragam pihak, termasuk budayawan dan sejarawan.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved