Peringati Hari HAM, FRONTAL Deklarasikan Diri dan Advokasi Penolakan Geothermal Lembata

Ringkasan Berita:

• Komunitas di Lewoleba, Lembata, NTT memperingati Hari HAM Sedunia dengan kegiatan "Voice For Human Rights".
• Ketua Dominikus Karangora menilai ada potensi pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, lingkungan hidup, serta hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
• Membangun ingatan kolektif soal isu HAM, khususnya terkait proyek panas bumi (geothermal).

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA- Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, sejumlah komunitas di Kota Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan bertajuk "Voice For Human Rights."

Acara ini bertujuan membangun ingatan kolektif tentang isu-isu HAM di Kabupaten Lembata, dengan fokus pada proyek panas bumi (geothermal).

Dominikus Karangora, selaku Ketua Front Masyarakat Lembata untuk Keadilan (FRONTAL), menyatakan meski pelanggaran HAM berat belum terjadi, pelanggaran terhadap Hak Masyarakat Adat, Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat, serta Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya berpotensi terjadi secara terselubung.

Sementara itu, Emanuel Boli, Sekretaris Frontal mengatakan "Voice For Human Rights" digelar untuk mengingatkan masyarakat Lembata bahwa hak-hak mereka mungkin telah dilanggar. 

Baca juga: Warga Tolak Geothermal Wae Sano Bawa Hasil Bumi Bertemu Bupati Manggarai Barat

Menurutnya, kegiatan sekaligus menjadi deklarasi resmi FRONTAL sebagai wadah advokasi bagi warga yang menolak proyek geothermal. 

"Banyak anak muda dan aktivis ingin bergerak menolak geothermal, tetapi tidak tahu harus ke mana. FRONTAL hadir menjadi rumah bersama untuk mengadvokasi kebijakan yang dinilai rendah karbon namun tinggi risiko ini," ujar Emanuel Boli, akrab disapa Soman Labaona.

Tujuan FRONTAL, lanjut Soman, sederhana: memastikan suara warga didengar pembuat kebijakan. 

"Kami akan memfasilitasi warga, minimal agar mereka bisa menyuarakan apa yang dipikirkan," kata dia. 

FRONTAL juga akan mengedukasi warga tentang hak-hak mereka sebagai masyarakat adat dan warga negara, mengingat posisi tawar mereka yang sering lemah di hadapan pemangku kekuasaan.

Acara "Voice For Human Rights" merupakan kolaborasi FRONTAL dengan Ukut Tawa, Forum Pinggir Jalan (FPJ), dan Komunitas Muro Lembata. Kegiatan diisi dengan orasi, live musik, puisi, monolog, dan pantomim.

Hendra Langoday dari Komunitas Muro Lembata menyebut panggung ini sebagai momentum menghidupkan kesadaran dan komitmen kolektif untuk penegakan HAM.

"Suara rakyat yang diekspresikan melalui seni dan orasi adalah kekuatan yang harus dirawat untuk masa depan bumi Lembata," ujar Hendra. Ia berharap semangat ini terus menginspirasi gerakan akar rumput menuju kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Barthes Homa dari Ukut Tawa yang bertindak sebagai Visual Mapping menegaskan acara ini adalah awal, bukan akhir. 

"Pesan untuk keselamatan lingkungan dan manusia harus dibawa pulang, direfleksikan, lalu diikuti tindakan," kata Barthes. 

Ia menyerukan perlawanan terhadap perusakan lingkungan yang kerap dibungkus dalih pembangunan, mengingat negara pun bisa tak berdaya menghadapi bencana ekologis.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News