Sabtu, 16 Mei 2026

Berita Nasional

Work From Home 1 Hari per Minggu, Mendagri Tito Jamin Layanan Publik Tetap Normal

Menurut Tito, kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar

Tayang:
Editor: Nofri Fuka
zoom-inlihat foto Work From Home 1 Hari per Minggu, Mendagri Tito Jamin Layanan Publik Tetap Normal
Tribunnews.com/TRIBUNFLORES.COM/HO-Tribunnews.com/Igman Ibrahim
KEMBALI KE SISTEM PANDEMI - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan akan menghidupkan kembali fitur pelacakan lokasi pada sistem SIMPEG bagi pegawai pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas kerja satu hari WFH seminggu yang bertujuan menghemat penggunaan BBM. 

Ringkasan Berita:
  • WFH 1 hari/minggu untuk efisiensi BBM.
  • Tito Karnavian memastikan layanan publik tetap normal.
  • Sektor vital tetap berjalan, keputusan final menunggu arahan Prabowo Subianto.

TRIBUNFLORES.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan rencana penerapan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu pelayanan publik di daerah. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.

Menurut Tito, kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). 

Meski demikian, layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan dikurangi.

 

Baca juga: Bupati Ende Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah di Jakarta

 

 

Ia menjelaskan, pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan efektif. 

Saat itu, sebagian besar aparatur sipil negara bekerja dari rumah, namun roda pemerintahan tetap berfungsi dengan baik.

Di tingkat daerah, Tito menyebut pemerintah daerah juga telah terbiasa dengan pola kerja serupa. 

Meski begitu, pihaknya akan memberikan arahan tambahan, terutama kepada kepala daerah yang baru menjabat agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal.

Tito juga menegaskan bahwa sektor-sektor penting tidak boleh terdampak oleh kebijakan WFH.

Layanan seperti transportasi, kesehatan, penanganan darurat, serta kebersihan tetap diwajibkan berjalan normal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, pemerintah pusat masih merumuskan skema final terkait pelaksanaan WFH tersebut. 

Keputusan resmi akan diumumkan setelah mendapat persetujuan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Tingkatkan Efisiensi Nasional

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved