Pedagang di Ngada NTT Harap Ada Pendidikan Gratis Biar Anak Tak Putus Sekolah

Ringkasan Berita:Di tengah sepinya pembeli, harapan besar mereka tertuju pada kebijakan pendidikan gratis agar anak-anak tidak terpaksa putus sekolah.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA — Tekanan ekonomi masih menjadi beban berat bagi para pedagang kecil di Pasar Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tengah sepinya pembeli, harapan besar mereka tertuju pada kebijakan pendidikan gratis agar anak-anak tidak terpaksa putus sekolah.

Mayoritas pedagang di pasar tersebut mengandalkan koperasi harian untuk menopang modal usaha sekaligus memenuhi kebutuhan hidup. Valentina Ngene (45), salah seorang pedagang, mengaku pendapatan dari hasil jualan kerap tidak menentu.

“Pasar hampir setiap hari sepi. Syukur-syukur kalau dapat Rp30 ribu sehari,” ujar Valentina saat ditemui di lapaknya, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Menjaga Terang dengan Aman: Cara PLN Labuan Bajo Memaknai Bulan K3 Lewat Simulasi Gempa

Menurut dia, keterbatasan penghasilan membuat beban rumah tangga semakin berat, terutama untuk biaya pendidikan anak. Valentina mengungkapkan, ia harus menyiapkan biaya pendidikan anaknya yang bersekolah di SMA Negeri hingga Rp1,6 juta per bulan.

“Biaya sekolah besar sekali. Kita berharap pendidikan bisa benar-benar gratis supaya anak-anak tidak tinggalkan sekolah,” katanya.

Meski kondisi ekonomi sulit, Valentina tetap bertekad menyekolahkan anaknya hingga tuntas. Namun, jalan yang ditempuh tidak mudah. Ia kerap harus meminjam uang dari koperasi harian untuk menutup kebutuhan pendidikan.

“Kita terpaksa pinjam di koperasi. Harus berani utang demi sekolah anak. Kalau tidak utang, bagaimana mereka bisa sekolah,” tuturnya.

Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, ketika Pasar Inpres masih ramai dan pedagang tidak bergantung pada pinjaman.

 “Dulu tidak ada utang. Bahkan kita bisa simpan uang di bank. Sekarang koperasi harian dan mingguan lebih banyak dari koperasi bulanan,” ujarnya.

Valentina mengaku masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), namun mendapat informasi bahwa bantuan tersebut akan dihentikan setelah penerimaan selama 10 tahun. Hal itu semakin menambah kekhawatirannya terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

“KIP Kuliah juga sering terlambat. Orang tua harus talangi dulu, baru diganti setelah anak masuk kuliah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Ngada saat ini berada di kisaran 11 persen. Angka tersebut, menurutnya, mengalami penurunan meski belum signifikan.

Pemerintah daerah, kata Bernadinus, terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program, mulai dari pemberian modal usaha bagi UMKM, pemberdayaan petani, hingga pengembangan sektor-sektor potensial agar mampu menembus pasar industri.

Namun bagi para pedagang kecil seperti Valentina, pendidikan gratis tetap menjadi harapan utama agar generasi berikutnya tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama.(Cha).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News