Fraksi Golkar Ngada : Pelantikan Sekda Cacat Hukum dan Administrasi

Ringkasan Berita:Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan protes politik keras sekaligus penolakan tegas terhadap pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada oleh Bupati Ngada Raymundus Bena.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan protes politik keras sekaligus penolakan tegas terhadap pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada oleh Bupati Ngada Raymundus Bena.

Sikap tersebut disampaikan dalam keterangan pers resmi Fraksi Golkar DPRD Ngada yang digelar di ruang Fraksi, Sabtu (7/3/2026) malam. Konferensi pers itu dihadiri Ketua Fraksi Golkar Aty Watungadha, Sekretaris Fraksi Sayn Songkares, serta anggota Fraksi Romi Juji yang juga menjabat Ketua DPRD Ngada.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ngada, Aty Watungadha, mengatakan Fraksi Golkar menyampaikan sikap politik secara terbuka kepada publik terkait dinamika yang sedang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngada.

Fraksi Golkar secara tegas memprotes sekaligus menolak pelantikan Yohanes C. Watu Ngebu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Bupati Ngada Raymundus Bena pada Jumat (6/3/2026).

Baca juga: Politisi Partai NasDem NTT : Apa Alasan Gubernur NTT Batal Pelantikan Sekda Ngada

Menurut Fraksi Golkar, pelantikan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme koordinasi dan persetujuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Golkar menilai proses tersebut berpotensi melanggar prosedur administrasi serta norma hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah.

“Pelantikan sekda yang tidak melalui mekanisme koordinasi dengan gubernur berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan administratif, antara lain kemungkinan pembatalan keputusan oleh pemerintah pusat, kerentanan terhadap gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta potensi persoalan dalam keabsahan dokumen administrasi pemerintahan yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan,” ujar Aty Watungadha.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Golkar DPRD Ngada menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap proses pengangkatan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya jabatan strategis Sekretaris Daerah.

Fraksi Golkar Ngada juga meminta Bupati Ngada memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada publik terkait proses pelantikan Sekretaris Daerah atas nama Yohanes C. Watu Ngebu, termasuk memastikan seluruh tahapan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mendesak Bupati Ngada mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, dan kepastian hukum agar stabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah tetap terjaga.

“Kami berpandangan ketaatan terhadap hukum dan administrasi negara merupakan fondasi utama dalam menjaga kewibawaan pemerintahan daerah serta menjamin legitimasi setiap kebijakan yang diambil,” tegasnya.

Adapun polemik kursi sekda Ngada mencuat setelah Gubernur NTT mengeluarkan SK pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Sekda Ngada pada 26 Februari 2026.

Dalam SK tersebut berbunyi, memberhentikan Yohanes C. Watu Ngebu dan mengangkat  Gerardus Reo sebagai PJ sekda yang baru. Pengangkatan itu mendapatkan penolakan dari Bupati Ngada dan tetap melantik Yohanes C. Watu Ngebu, pada Jumat 6 Maret 2026.

Perbedaan sikap Bupati dan Gubernur NTT telah menimbulkan pertanyaan  dan opini liar di tengah masyarakat.(Cha).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News