NTT Darurat TPPO, Kepala BP3MI: Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Laporan reporter POS-KUPANG. COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Suratmi Hamida, menegaskan tingginya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang migrasi masyarakat setempat, khususnya ke Malaysia.

Menurut Suratmi Hamida, pola migrasi keluarga yang berlangsung sejak 1930-an membuat praktik penempatan non-prosedural semakin sulit diungkap secara hukum.

“Secara kasus memang banyak TPPO di NTT. Sebagian besar korban pekerja migran kita berangkat tidak sesuai prosedur. Karena non-prosedural, itu identik dengan perdagangan orang,” ujar Suratmi saat diwawancarai POS-KUPANG. COM, Selasa (2/9). 

Ia menjelaskan, BP3MI sebagai KP2NI bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Baca juga: Pemprov NTT Bawa Usulan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat Terkait Revisi Tunjangan Dewan

Sedangkan penanganan TPPO berada di bawah UU Nomor 21 Tahun 2007. Karena itu, setiap korban yang teridentifikasi TPPO langsung dilimpahkan ke Polda NTT untuk penanganan lebih lanjut.

“Urusan hukum bukan kewenangan kami. Peran kami lebih banyak pada pencegahan melalui edukasi. Kami gandeng pemerintah daerah, gereja, dan NGO untuk mengedukasi masyarakat agar migrasi lebih aman,” ujarnya. 

Suratmi menekankan, faktor budaya dan adat istiadat sangat berpengaruh. Mayoritas PMI asal NTT berasal dari Pulau Timor dan Sumba dan didominasi umat Katolik dan Kristen.Karena itu, BP3MI memperkuat kolaborasi dengan keuskupan, sinode gereja, dan lembaga adat. 

“Dengan 3.000 lebih desa, 610 pulau, 15 bandara, dan 14 pelabuhan, kami tidak bisa kerja sendiri. Gereja punya peran besar karena bisa menjangkau umat langsung. Kami ingin isu migrasi aman ini masuk ke mimbar gereja agar umat teredukasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dorongan warga NTT untuk keluar negeri sangat kuat, dipicu kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, faktor iklim, hingga kebutuhan adat. Pola migrasi keluarga juga membuat penanganan hukum terhadap TPPO kerap buntu.

“Banyak kasus sulit dibawa ke ranah hukum karena yang memberangkatkan justru keluarga dekat sendiri. Tidak ada unsur paksaan. Jadi, korban tahu persis bahwa yang membawa mereka itu om, kakak, atau sepupunya,” ungkapnya.

Baca juga: Marc Guiu Kembali ke Chelsea Setelah Masa Pinjaman Singkat di Sunderland

Data BP3MI NTT mencatat, sejak Januari hingga September 2025, lebih dari 1.420 PMI legal telah diberangkatkan, mayoritas perempuan.

“Hari ini perempuan NTT bukan hanya jadi tulang rusuk, tapi juga tulang punggung keluarga. Banyak ibu-ibu yang rela meninggalkan anak demi menjadi pahlawan keluarga,” ujarnya.

Namun, pendidikan rendah membuat PMI rawan terjebak jalur ilegal. Rata-rata lulusan SD atau SMP, banyak yang tergoda tawaran cepat berangkat tanpa prosedur.
 “Kalau lewat prosedur ada pelatihan dan orientasi dulu, sementara masyarakat kita ingin cepat dapat uang untuk bayar utang adat atau biaya hidup,” jelasnya.

Suratmi menegaskan, perlindungan PMI tidak bisa hanya ditangani pusat. UU sudah jelas membagi kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Namun, menurutnya, isu migrasi aman belum menjadi prioritas di tingkat daerah.

“Selama ini kami seperti tukang cuci piring, baru turun tangan setelah ada masalah. Padahal kalau sejak awal pemerintah daerah aktif mengedukasi warganya, korban TPPO bisa dikurangi,” ujar Kepala BP3MI.

Ia pun berpesan agar masyarakat tidak tergiur janji manis pekerjaan luar negeri tanpa memeriksa prosedur resmi. 

“Sebelum pergi harus aman, selama kerja nyaman, pulang pun aman. Jangan sampai pemerintah hanya bisa memfasilitasi peti mati tanpa bisa memperjuangkan hak PMI karena berangkatnya non-prosedural,” ungkap Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Suratmi Hamida. (IAR) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News