Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di NTT Mencapai Rp 6,7 Triliun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di NTT hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp6,70 triliun atau 67,07 persen dari total pagu anggaran tahun berjalan.

Capaian ini menunjukkan tren positif dan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta menjaga daya beli masyarakat di daerah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat, termasuk belanja K/L dan transfer ke daerah, hingga Oktober 2025 telah terserap sebesar Rp26,13 triliun atau 77,01 persen dari total pagu Rp33,94 triliun. 

Baca juga: Jadwal ETMC XXXIV Ende Hari Ini, Kabupaten Kupang Vs Soe, Alor VS Rote Ndao

Capaian tersebut hanya sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 0,51 persen.

“Penurunan tipis ini lebih disebabkan oleh proses pembukaan blokir pagu belanja akibat kebijakan efisiensi di awal tahun. Namun secara umum, tren realisasi masih menunjukkan arah positif,” ujar Adi Setiawan kepada POS-KUPANG (13/11/2025).

Belanja K/L Didominasi Belanja Pegawai

Dari total realisasi Rp6,70 triliun, belanja terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp3,39 triliun atau 84,51 persen.

Selanjutnya belanja barang mencapai Rp2,37 triliun atau 56,32 persen, belanja modal sebesar Rp930 miliar atau 52,90 persen, dan bantuan sosial sebesar Rp19,8 miliar atau 71,90 persen.

“Komponen belanja pegawai masih mendominasi, tetapi kami juga mendorong percepatan pada belanja barang dan modal agar efek ekonomi bisa lebih terasa langsung di masyarakat,” tambahnya.

10 K/L Terbesar Sumbang 80 Persen dari Total Pagu

Dari total 47 K/L di NTT, terdapat sepuluh Kementerian/Lembaga dengan alokasi belanja terbesar yang menyumbang sekitar 80,75 persen dari total pagu K/L tahun 2025 atau senilai Rp8,07 triliun. 

Hingga akhir Oktober, realisasi dari sepuluh K/L tersebut telah mencapai Rp5,52 triliun, atau 68,33 persen dari total pagu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki alokasi pagu terbesar yaitu Rp2,14 triliun, dengan realisasi Rp1,18 triliun atau 55,34 persen.