Berita NTT
DPRD NTT Beri Catatan ke Bank NTT: Jangan Persulit Kredit
Komisi III DPRD NTT memberikan sejumlah catatan untuk Komisaris dan Direksi Bank NTT. Salah satu catatannya adalah Bank NTT tidak mempersulit
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/flores/foto/bank/originals/BANK-NTT-Rapat-Umum-Daftar-Penguru.jpg)
Ringkasan Berita:
- Komisi III DPRD NTT memberi catatan kepada Bank NTT agar tidak mempersulit proses kredit, terutama bagi petani dan kelompok wanita tani.
- Target PAD Bank NTT: sudah menyumbang Rp 38 miliar, dengan target Rp 100 miliar pada 2026.
- Catatan DPRD: penyederhanaan verifikasi kredit, penguatan kredit produktif, efisiensi biaya operasional hingga 85 persen, serta penanganan kredit macet (NPL) melalui pelelangan agunan produktif.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM KUPANG -Komisi III DPRD NTT memberikan sejumlah catatan untuk Komisaris dan Direksi Bank NTT. Salah satu catatannya adalah Bank NTT tidak mempersulit kredit.
Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan perdana dengan manajemen Bank NTT, Senin (1/12/2025). Agenda itu merupakan bagian dari silahturahmi.
"Pak Direktur memaparkan, menjelaskan program kerja beliau tahun 2026," katanya, Selasa (2/12/2025) di Ruang Komisi III DPRD NTT.
Yohanes menyebut sekalipun Direksi Bank NTT adalah wajah baru dan memulai pekerjaan belum genap dua bulan, tapi mereka sudah berkontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 38 miliar. Tahun depan, rencananya target PAD sebesar Rp 100 miliar.
"Tapi Komisi menyoroti penyederhanaan proses verifikasi kredit. Perlu dibuat sederhana. Terutama kelompok wanita tani dan petani," kata Yohanes De Rosari.
Baca juga: Kasus HIV di Kota Kupang Meningkat, Kecamatan Oebobo Jadi Pusat Penyebaran Terbanyak
Politikus Golkar itu menyampaikan, verifikasi kredit itu tidak harus rumit. Komisi III DPRD menaruh perhatian serius terhadap hal itu. Sisi lain, DPRD NTT meminta Bank NTT agar memperkuat penyaluran kredit produktif.
"Disamping kredit konsumtif, kredit produktif harus dimaksimalkan," kata dia.
Demikian juga dengan kerja sama dengan Bank Jatim. Komisi III DPRD meminta agar Bank NTT selalu berkoordinasi dengan Pemerintah agar durasi waktu kerja sama tidak lama. Maksimal, kata dia, lima tahun Bank NTT harus mulai mandiri.
Sisi lain, pihaknya menekankan agar Bank NTT bisa mengurangi biaya operasional hingga 85 persen. Sebab, anggaran operasional saat ini terbilang cukup besar. Paling tidak, biaya operasional ditekan dan digunakan secara efisiensi.
"Bisa efektif baik itu biaya operasional dan biaya lain. Bisa ditekan, jangan terlalu tinggi dia punya biaya operasional," katanya.
Menurut dia, pada manajemen baru Bank NTT, Komisi III DPRD NTT meminta untuk ada terobosan dalam menekan NPL yang timbul akibat kredit macet. Agunan produktif bisa dilakukan pelelangan atau sejenisnya agar membantu pengurangan NPL.