Fraksi PDIP Tagih Realisasi Program Ungulan Bupati dan Wakil Bupati Sikka untuk Masyarakat

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sikka memberikan catatan kritis terhadap satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka. 

Fraksi PDI Perjuangan menilai berbagai program unggulan yang dijanjikan saat kampanye dinilai belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat secara nyata.

Kritik tersebut disampaikan oleh sekretaris sekaligus juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alfonsus Ambrosius, dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar LKPJ Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Sikka, Kamis (12/3/2026).

Baca juga: Fraksi Demokrat Kritik Pemda Sikka: Infrasktruktur Rusak, "Warga Hidup Seperti Tanpa Pemerintah"

Menagih Realisasi Program Unggulan

Dalam pemaparannya, Alfonsus menekankan bahwa waktu satu tahun sudah lebih dari cukup bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan arah kebijakan yang konkret. Namun, Fraksi PDIP melihat adanya ketimpangan antara narasi politik dan realitas di lapangan.

"Hingga saat ini, kami menilai berbagai program visi-misi belum sepenuhnya terlihat implementasinya. Program satu keluarga miskin satu sarjana serta rumah layak huni masih menyisakan pertanyaan besar terkait realisasinya," ujar Alfonsus.

Khusus untuk sektor hunian, Fraksi PDIP menyoroti skema "Rumah Layak Huni Terima Kunci". Program ini seharusnya menjadi jawaban instan bagi warga tidak mampu, namun pelaksanaannya dianggap belum merepresentasikan semangat awal untuk langsung menjawab kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Baca juga: Pemda Sikka Klaim Ekonomi Tumbuh 5,04 Persen, Fraksi Perindo: Ketimpangan Ekonomi Melebar

Soroti Jargon 'Jaringan Pusat' dan Sektor Kesehatan

Lebih lanjut, Alfonsus menyentil jargon "Jaringan Pusat" yang sering digaungkan pemerintah daerah. Menurutnya, akses ke pemerintah pusat seharusnya mampu menghadirkan program strategis yang berdampak langsung, bukan sekadar menjadi pemanis retorika.

Di sektor kesehatan, komitmen pelayanan berobat menggunakan KTP juga tak luput dari koreksi. Fraksi PDIP mendesak transparansi sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat kecil.