Nakes di Sikka Mengabdi 7 Tahun Tanpa Gaji, Kini 4 Bulan Jadi PPPK Tapi Gaji Belum Dibayar

Ringkasan Berita:

• Emanuel Laga Kobun, tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas Watubaing, telah mengabdi hampir 7 tahun sebagai tenaga sukarela tanpa gaji, meski tetap menjalankan tugas seperti nakes lainnya.
• Untuk bertahan hidup, ia bekerja sampingan sebagai tukang ojek, sementara akses pelayanan kesehatan ke Desa Waipaar sangat sulit karena medan berat dan sering harus ditempuh dengan berjalan kaki hingga 7 km.

 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Arnold Welianto

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Kisah miris datang dari Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satunya adalah Emanuel Laga Kobun, seorang tenaga kesehatan lingkungan (sanitarian) di Puskesmas Watubaing yang telah mengabdi selama hampir 7 tahun sebagai tenaga kesehatan sukarela tanpa gaji.

“Sudah hampir 7 tahun berstatus tenaga kesehatan sukarela dan tanpa gaji di Puskesmas Watubaing,” ujarnya, Senin (20 April 2026).

Ia mengatakan, jam kerja dan tugas di Puskesmas Watubaing tidak memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun statusnya berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya.

Baca juga: Mobil Terjun ke Jurang Tanjung Kajuwulu Maumere, Pengemudi Meninggal

Tetap Berikan Pelayanan

Meski demikian, ia tetap semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ingin ilmu serta pengalaman yang diperoleh selama pendidikannya menjadi sia-sia.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) ke Puskesmas Watubaing, ia bahkan harus beralih profesi sebagai tukang ojek sepulang kerja.

Ia juga mengisahkan di tengah statusnya sebagai tenaga sukarela tanpa gaji, ia bersama rekan-rekannya harus menempuh perjalanan ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka harus berjalan kaki melewati jalan berbatu, berlumpur, dan curam.

Pada musim hujan, akses menuju Desa Waipaar tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga mereka harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 7 kilometer.

Selain itu, jika menggunakan mobil puskesmas, kendaraan tersebut hanya dapat mencapai pertengahan jalan karena kondisi jalan berlumpur yang tidak dapat dilalui.

Baca juga: Perjuangan Nakes di Sikka, Bertaruh Nyawa Melewati Jalan Rusak Demi Pelayanan Kesehatan

Gurat senyum terpancar dari 727 pegawai Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Senin (5 Januari 2026).

Namun, gaji tenaga kesehatan PPPK paruh waktu di Kabupaten Sikka dikabarkan belum dibayarkan sejak mereka dilantik pada 5 Januari 2026. Hingga kini, mereka belum menerima gaji selama kurang lebih empat bulan.

“Gaji yang belum dibayarkan tersebut terhitung sejak dilantik pada Senin (5 Januari 2026) hingga saat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Sikka dapat memberikan kejelasan serta solusi terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

“Kami sangat berharap perhatian dari pemerintah terkait kejelasan gaji tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Sikka berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama para PPPK paruh waktu dan Dinas Kesehatan pada Senin (20 April 2026).

Hingga berita ini diturunkan Reporter TRIBUNFLORES.COM sedang berupaya mengkonfirmasi pihak Pemda Sikka. (awk)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News