Kadis Bermasalah Hukum Akan Dicopot Bupati Lembata

Laporan Reporter TRIBUN FLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUN FLORES.COM,KUPANG-Bupati Lembata Dr. Thomas Ola Langoday menegaskan akan mencopot kepala dinas (kadis) atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bermasalah, terjerat masalah hukum.

Penegasan itu disampaikan Thomas Ola, usai pelantikan di Aula El Tari Kantor gubernur NTT, Kamis 16 September 2021.

Penempatan pimpinan OPD akan dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Dikatakanya, penataan birokrasi penting dilakukan demi perubahan dan peningkatan pelayanan. Birokrasi merupakan lokomotif memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Baca juga: Ini Pesan Gubernur NTT kepada Bupati Lembata dan Sabu Raijua 

Thomas Ola juga merespon desakan mahasiswa Lembata mencopot pimpinan OPD yang kosong. Dia menegaskan tidak ada jabatan pimpinan yang kosong.

"Orang yang tepat harus menempati tempat yang tepat.Itu penting dan bekerja berdasarkan struktural," katanya.

Dia menilai pimpinan OPD di Lembata harus mengikuti PIM atau sekolah pimpinan daerah sehingga mempunyai pengalaman dan kinerja yang baik pula. 

Thomas Ola memberi peringatan kepada pimpinan OPD yang punya temuan dari APIP, BPK, inspektorat agar bersiap diri menempati jabatan kosong.

Baca juga: Amppera Kupang Desak Bupati Lembata Copot Kadis Bermasalah

"Kadis bermasalah hukum, nomor satu di nonjob,  dicopot, siapapun," tegasnya.

Dia menyampaikan Lembata harus memiliki brand antara lain ikan, omega, sorgum dan juga kambing. Brand ini akan menjadi jualan pemerintah Lembata dalam kepemimpinannya.

Masalah bahan bakar minyak (BBM), Thomas Ola telah memberi izin tempat labuh kapal BBM untuk melakukan aktifitas bongkar muat minyak. Lokasi itu tepatnya di sebelah barat eks lapangan Harnus dan Pelabuhan Lewoleba. 

"Hari ini kerja sama itu sedang dirintis,mudah-mudahan saya kembali ini kita mulai ection," katanya.

Baca juga: Anggota DPR RI Sulaiman Hamzah Serahkan Alsintan di Ile Ape Lembata

Dalam skemanya, pemkab dan pihak penyalur akan melakukan pemilahan bagi kendaraan yang boleh mengisi BBM bersubsidi dan kendaran yang boleh mengisi di BBM non subsidi. Dengan demikian masyarakat tidak akan lagi antri hingga tengah malam.

Disebutkan juga pinjaman daerah diperuntukan bagi keperluan pembangunan infrastruktur daerah.Pembangunan jalan umum menuju pusat produksi di wilayah selatan dikerjakan.

Berita Lembata lainnya