Breaking News:

Berita NTT

Upah Minimum Provinsi NTT 2022 Naik Rp 25 Ribu

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan kenaikan upah minum provinsi (UMP) Rp 25.000. Tahun 2022, UMP NTT sebesar Rp 1.975.000 dari 2021 Rp 1.950.000.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/IRFAN HOI
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing. 

Laporan Reporter TRIBUN FLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUN FLORES.COM,KUPANG-Berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur NTT, Nomor 392/M/HK/2021 yang ditandatangani Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, 19 November 2021, upah mininum provinsi (UMP) NTT naik Rp 25.000.

Kenaikan upah tersebut diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Selasa 23 November 2021. UMP Provinsi NTT tahun 2022 sebesar Rp 1.975.000 dari tahun 2021 sebesar Rp 1.950.000.

Penetapan ini menjadi acuan bagi pemerintah di kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Benediktus meminta pemerintah daerah segera menetapkan UMK dan mempublish penetapan itu.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada semua pihak dan melaksanakan monitoring terhadap penetapan UMK itu.

Baca juga: Ketua DPD Forkoma PMKRI NTT; Anggota Forkoma Harus Menjadi Garam dan Terang

Penetapan UMP tersebut berdasarkan hasil penyampaian dan rapat dari Dewan Pengupahan Provinsi yang ditetapkan gubernur pada bulan Juli 2021.

Dewan pengupahan meliputi unsur pemerintahan, pengusaha atau pemberi kerja yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan unsur penerima kerja yang diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Konferedasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

"Keterwakilan dari buruh dan pemberi upah ada didalam ini. Tugas dari dewan ini adalah menghitung poin-poin dan mengusulkan kepada gubernur. Atas dasar usualan itu gubernur telah menetapkan terkait UMP," kata Benediktus.

Menurutnya, penetapan itu juga telah dipertimbangkan dengan ketentuan batas atas sebesar Rp 2,5 juta dan batas bawa yakni 50 persen dari batas atas. Benediktus menyampaikan ketentuan juga melihat terkait UMP tahun berjalan.

Baca juga: DPW PAN NTT Gelar Muscab dan Konsolidasi Serentak

Ada juga hitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2020 dan kuartal III tahun 2021. Sementara inflasi dihitung dari September 2020 sampai September 2021.

"Dengan formulasi ini tim bekerja untuk menghitung berapa UMP NTT," ujarnya.

Dikatakan Ben, nantinya dalam penerapan akan diawasi oleh kelompok tripatri yang terdiri atas unsur pemerintah, pemberi dan penerima pekerja.

Jika pun ada permasalahan, Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan mediasi, dan selanjutnya dibawa ke kelompok tripatri dan ke pengadilan industrial untuk diselesaikan persoalan itu.

Berita NTT lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved