Berita Flores Timur
BOK Rp 15,6 Miliar Tak Dicairkan, Pemda Flotim Lecehkan Tenaga Kesehatan
Anggota DPRD Flotim menanggapi beragam belum dicairkannya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 21 Puskesmas di Flotim.
Laporan Reporter TRIBUN FLORES.COM, Amar Ola Keda
TRIBUN FLORES.COM,LARANTUKA-Beragam reaksi disampaikan anggota DPRD Flotim menanggapi gagal dicairkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp 15,6 miliar tahun 2021 untuk 21 Puskesmas.Meskipun semua kepala Puskesmas sudah memasukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Dinas Kesehatan Flotim.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flotim, Muhidin Demon mengatakan hal itu sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi kesehatan.
"Pemerintahan saat ini sudah biasa pakai gaya utang. TPP juga utang, insentif nakes, tenaga kontrak juga utang. Ini mental pemerintahan yang tidak baik. Dan kami di lembaga sudah tidak suka. Pemerintah tidak hargai profesi kesehatan. Ini sebuah pelecehan terhadap profesi kesehatan," tegasnya.
Ia mengaku DPRD secara lembaga segera menggelar rapat kerja bersama dinas kesehatan dan badan keuangan dan aset daerah Flotim untuk mencari solusi.
Baca juga: Rp 15,6 Miliar BOK Tak Dicairkan, Kepala Puskemas di Flotim Tak Bisa Lunasi Hutang
Anggota Fraksi Golkar, Adrianus Kelen mengatakan, seharusnya pemerintah menempatkan porsi kesehatan menjadi prioritas. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan anggota Komisi IX DPR RI, Melki laka Lena terkait nasib Nakes di Flotim.
"Lobi politik kami lakukan demi menyelamatkan hak Nakes," katanya.
"Dari pernyataan bupati yang mengaku bahwa itu adalah utang daerah, menurut saya kemungkinan uang itu sudah ada, tapi digunakan oleh pemerintah untuk hal lain," tambah anggota Fraksi Nasdem, Abdul Wahab Saleh.