Para Rektor Perguruan Tinggi Katolik APTIK Sikapi Kondisi Bangsa, Serukan Perdamaian dan Keadilan 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Menyikapi eskalasi unjuk rasa di berbagai daerah,  Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) se-Indonesia menyerukan perdamaian dan meminta para pemegang kekuasaan untuk merekonstruksi keadilan sosial dan martabat demokrasi 

Para reKtor yang tergabung dalam APTIK menyampaikan empat point seruan menyikapi kondisi bangsa yang memerlukan Tindakan perbaikan serius dan bertanggungjawab dari seluruh elemen bangsa.  
 
Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) menyampaikan sikap terkait kondisi bangsa hari-hari ini yang memerlukan tindakan perbaikan yang serius dan bertanggungjawab dari seluruh elemen bangsa:

Disorientasi Ekonomi dan Hilangnya Empati 
 
Kami menyadari bahwa saat ini Indonesia berada di tengah arus ketidakpastian sebagai akibat dari gejolak geopolitik dan ekonomi global. Situasi ini berdampak pada ekonomi domestik yang mengakibatkan meningkatnya kelas prekariat atau pekerja rentan dan juga angka pengangguran. Demikian pula dengan kesulitan hidup yang semakin dirasakan masyarakat dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan. 

Baca juga: Gejolak di Indonesia, Pengamat Politik Amir Kiwang: Krisis Kepercayaan Terhadap Elite

Dalam situasi ini, elite politik di eksekutif dan legislatif alih-alih menunjukkan sikap empati dan kepemimpinan yang visioner dan berpihak pada rakyat, justru malah mempertontonkan sikap arogan dan ketidakacuhan yang sangat jauh dari sikap empati dan berbelarasa. Korupsi pun dilakukan oleh pejabat publik di dalam kebijakan yang seharusnya menjamin keselamatan rakyat dan memberi akses lebih besar pada kebutuhan rakyat. Ini semua semakin melukai rasa keadilan di masyarakat. 

Lebih jauh, kami menilai bahwa program-program pembangunan nasional yang seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi proyek-proyek yang berpihak pada kepentingan oligarki dan elite.

Banyak kebijakan yang justru tidak berpihak pada rakyat seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah, fantastisnya tunjangan anggota DPR, rangkap jabatan menteri dan wakil menteri, masih sulitnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan serta penegakan hukum yang menjadi alat politik. 

Kebijakan di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi hak fundamental warga negara justru banyak diserahkan dan dibiarkan pada mekanisme pasar yang berakibat pada neoliberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Di sisi lain, kebijakan anggaran dalam APBN justru sangat berpihak pada TNI dan Kepolisian yang mendapat porsi APBN terbesar di Kementerian dan Lembaga.  

Kemarahan masyarakat hari-hari ini, selain dipicu oleh sikap arogan para pejabat dan tindakan kekerasan pihak Kepolisian yang mengakibatkan korban jiwa, menurut kami juga dilatarbelakangi oleh ketidakadilan, kesenjangan sosial dan beban berat ekonomi yang dirasakan masyarakat. 

Baca juga: Antisipasi Situasi Nasional, Polres Kupang Terapkan Status Siaga Penuh