Kemensos dan Komisi VIII DPR RI Dorong Pencairan Bansos di Labuan Bajo

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota.

Pengecekan ini dilakukan secara serentak seperti pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Medan.

Bantuan sosial merupakan program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.

Begitu pentingnya peran bansos, maka dalam percepatan pencairan bansos tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir secara langsung ke beberapa daerah.

Baca juga: Pemda Sikka Kirim 42 Tenaga Kerja ke Kalimantan Barat, Bupati Robby: Saling Menjaga

Kemarin, Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama-sama pejabat tinggi madya (eselon I) di tiga kota di atas.

Di Ternate, hadir Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, di Labuan Bajo hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan di Medan hadir Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BP3KS) Hartono Laras.

Untuk bansos tahun 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalur. Di antara sebabnya adalah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.

Meskipun memang, bersamaan dengan itu, bansos tahun 2022 juga dilakukan pencairan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.

"Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret uangnya akan kembali ke negara. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut," kata Mensos Risma dalam siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM, Selasa 22 Februari 2022.

Baca juga: Gempa Guncang Flores hingga Dini Hari, Ini Imbauan Bupati Manggarai

Dalam salur bansos di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan di Kantor Bupati dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

Turut hadir di acara tersebut Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily, Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina, Achmad, Paryono, Hj. Lisda Hendrajoni, dan Muhamad Ali Ridha.

Anggota dewan mengecek langsung pencairan bantuan dan menyerahkan bantuan ATENSI.

Di Kabupaten Manggarai Barat, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 tahun 2022 yang menjangkau 16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000.

Penyaluran bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako bulan Januari-Maret 2022 menjangkau 13.258 KPM dengan nilai Rp7.954.800.000.